Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Harta Kekayaan

Dulu Ribka Tjiptaning PDIP Bikin Heboh Gegara Tolak Vaksin Covid-19, Harta Kekayaan Sempat Bertambah

Hanya butuh setahun, Ribka Tjiptaning berhasil menambah harta kekayaanya berdasarkan LHKPN KPK.

Editor: Ansar
TribunManado
Harta kekayaan Ribka Tjiptaning anggota DPR RI sempat viral setelah menyatakan menolak vaksin Covid-19. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Harta kekayaan Ribka Tjiptaning anggota DPR RI sempat viral setelah menyatakan menolak vaksin Covid-19.

Hanya butuh setahun, Ribka Tjiptaning berhasil menambah harta kekayaanya berdasarkan LHKPN KPK.

Pada awal duduk di DPR RI pada 2016 lalu, harta kekayaan Ribka Tjiptaning Rp 973.252.876.

Pada tahun berikutnya, harta kekayaan Ribka Tjiptaning sudah mencapai Rp 2.858.406.395.

Namun pada tahun berikutnya, harta kekayaan berkurang ratusan juta.

Politisi PDIP sempat bikin heboh saat menyoroti vaksinasi akan menjadi alasan jual-jualan obat kepada masyarakat.

Baca juga: Harta Kekayaan Riezky Aprilia Anggota DPR Fraksi PDIP Pernah Geram ke Syahrul YL, Sudah Berkurang

Baca juga: Harta Kekayaan Haryadi Suyuti Eks Wali Kota Yogyakarta Ditangkap KPK, Naik 2 Kali Lipat saat Disuap

Tak hanya itu, Ribka Tjiptaning juga mengkritik pemerintah soal dugaan bisnis tes Antigen dan PCR.

Ia meminta sejumlah pihak agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk kepentingan bisnis, termasuk PCR.

Ia bahkan menuding Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terlibat bisnis vaksin.

Bukan hanya itu, ia menyesalkan kebijakan pemerintah yang mewajibkan tes Antigen dan PCR di wilayah Jawa dan Bali.

Menurutnya, dua wilayah itu memiliki mobilitas tinggi sehingga sangat bertolak belakang jika mewajibkan tes antigen dan PCR bagi warga.

"Yang mobilitasnya tinggi kan Jawa dan Bali tapi ya sudahlah karena peraturan seperti itu," kata Ribka usai menghadiri pelantikan pengurus Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) Daerah PDIP NTT di Kota Kupang, Senin (15/11/2021). 

Sebelumnya, Ribka Tjiptaning mengatakan Covid-19 seharusnya tak dimanfaatkan pemerintah untuk meraup keuntungan.

Ribka menganggap pemerintah hanya membuat alasan terkait potensi lonjakan Covid-19 demi menggencarkan tes PCR. 

"Sebenarnya ini jangan dibuat alasan lagi sama pemerintah. Gara-gara libur Natal dan Tahun Baru, rakyat tidak disiplin maka ditemukan virus MU dan MZ, akhirnya kita harus ada lagi APD, pakai masker, PCR," kata dia.

Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved