Harta Kekayaan
Harta Kekayaan Luhut Pandjaitan Bertambah, Punya 20 Bidang Tanah Tersebar di Jakarta hingga Toba
Harta kekayaan Luhut Pandjaitan naik jika dibandingkan saat menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 2015 lalu.
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - Harta kekayaan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mengalami peningkatan.
Harta kekayaan Luhut Pandjaitan naik jika dibandingkan saat menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 2015 lalu.
Saat itu, harta Luhut Pandjaitan Rp 588.970.822.823. Setelah tahun 2015, harta Luhut terus naik hingga sekarang.
Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sorotan saat dirinya mendampingi Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri.
Luhut dan Megawati menghadiri peringatan HUT ke-9 Undang-Undang (UU) Desa di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).
Baca juga: Harta Kekayaan Ronny Sompie Dirjen Imigrasi Dicopot Yasonna Kini Gabung di Golkar, Mobil Legendaris
Baca juga: Harta Kekayaan Reda Manthovani Kajati DKI Tawarkan Restorative Justice Kasus David, Mobil Rp130 Juta
Selain Mega dan Luhut, sejumlah pimpinan negara juga tampak hadir.
Mereka antara lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas.
Kemudian, Wakil Menteri Desa (Wamendes) Budi Arie Setiadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan aktivis yang mendorong Undang-Undang Desa, Budiman Sudjatmiko.
Selain itu, sejumlah pimpinan organisasi desa seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) hingga Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) juga hadir.
Pantauan Kompas.com, Megawati tampak duduk di kursi paling depan di atas panggung.
Ia diapit Khofifah dan Tito. Pada barisan tersebut, duduk Luhut, Azwar, hingga Budiman Sudjatmiko.
Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi Asri Anas dalam laporannya menyampaikan permintaan organisasi desa agar 10 persen APBN dialokasikan untuk dana desa.
Sebelumnya, ribuan kepala desa, perangkat desa, dan BPD berkumpul di GBK untuk merayakan HUT ke-9 UU Desa.
Dalam peringatan ini, mereka mendesak agar 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa.
Selain itu, mereka juga meminta pemilihan kepala desa di 7.000 desa pada 2023 tidak ditunda, serta penetapan Hari Desa Nasional.
| Harta Kekayaan Darmawan Prasodjo Dirut PLN yang Dimarahi Bahlil di DPR RI, Punya Hutang Rp 1,2 M |
|
|---|
| Sosok Gubernur Terkaya Indonesia versi LHKPN KPK 2025, Dulu Minta Pendampingan Kejagung |
|
|---|
| Bukan Andi Sumangerukka, Inilah Sosok Gubernur Terkaya Indonesia 2025, Harta Hampir Rp1 Triliun |
|
|---|
| Harta Kekayaan Abustan Andi Bintang Wakil Bupati Barru Terpilih di Pilkada 2024 |
|
|---|
| Harta Kekayaan Muetazim Mansyur Wakil Bupati Maros Terpilih, Tidak Punya Hutang |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.