9 Juta Warga Sulsel Tercover BPJS

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 9 juta penduduk Sulawesi Selatan bergantung pada asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Jumlah warga yang terlindungi BPJS Kesehatan sebesar 97,52 persen dari 9.073.509 penduduk per bulan Maret 2023.

“Per bulan Maret 2023, 97,52 persen atau 9 juta lebih masyarakat Sulsel yang telah tercover BPJS. Hal itu tidak lepas dari sinergi kami bersama Kabupaten/Kota, termasuk dalam mengalokasikan bantuan keuangan untuk meng-cover kepesertaan PBI-APBD,” kata Andi Sudirman, Rabu (15/3/2023).

Ia menyampaikan Pemerintah Provinsi Sulsel komitmen memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh penduduk.

Pemerintah pun sudah membayarkan biaya pengobatan kepada rumah sakit.

RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo sampai saat ini sudah klaim 1,5 triliun anggaran dari BPJS Kesehatan.

Rumah sakit lain pun sudah dikucurkan anggaran untuk klaim pengobatan.

Kepesertaan penduduk Sulawesi Selatan di BPJS Kesehatan mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyerahkan penghargaan di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).

UHC Award ini menjadi yang pertama kali bagi Pemprov Sulsel.

Kriteria pemerintah daerah yang diberikan penghargaan telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta JKN dibandingkan jumlah penduduk.

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, dr Rosmini Pandin menambahkan untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan ada beberapa langkah yang dilakukan Pemprov Sulsel.

Baca juga: 100 Persen Warganya Terjamin BPJS Kesehatan, Pemkab Enrekang Raih UHC Award dari Wapres RI

Baca juga: DPD AREBI Sulsel Gelar Musyawarah Daerah II dan Pilih Ketua Baru untuk Periode 2023-2026

“Mulai dari menyiapkan dana sharing untuk PBI. Melakukan advokasi ke kabupaten/kota untuk pemenuhan melalui surat edaran Gubernur Sulsel. Serta verifikasi, mencatat dan mendaftarkan cakupan UHC mulai dari tingkat desa,” kata Rosmini Pandin

Wapres KH Maruf Amin mengatakan program JKN-KIS menjadi salah satu program strategis nasional sejak 2014.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar.