Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Harta Kekayaan

Harta Kekayaan Azikin Solthan Anggota DPR RI Dapil Sulsel I, Koleksi Mobil Mewah dan Harley Davidson

Azikin Solthan duduk di DPR RI setelah mencapai perolehan 74.997 suara pada Pemilihan Legislatif 2019 lalu.

Editor: Ansar
Gerindra
Azikin Solthan anggota DPR RI Dapil Sulsel I. Azikin memiliki deretan koleksi mobil dan motor Harley Davidson. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Harta kekayaan Azikin Solthan anggota DPR RI fraksi Gerindra dari Sulawesi Selatan.

Azikin Solthan duduk di DPR RI setelah mencapai perolehan 74.997 suara pada Pemilihan Legislatif 2019 lalu.

Anggota DPR RI Dapil Sulsel I tersebut berhasil duduk di Senayan bersama 23 orang lainnya dari Sulsel.

Dapil Sulsel I meliputi Kota Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar.

KPU Sulsel sudah menetapkan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 dan Pilpres 2019.

Harta kekayaan Azikin Solthan juga mengalami kenaikan drastis jika dibanding sebelum ia jadi anggota DPR RI.

Pada 13 Februari 2009, Azikin Solthan melaporkan harta kekayaanya ke LHKPN mencapai Rp 1.958.501.591.

Azikin Solthan adalah patahana anggota DPR-RI Dapil Sulawesi Selatan (Sulsel) I.

Azikin Solthan meraih suara 28.823 di Bantaeng.

Informasi itu dihimpun TribunBantaeng.com, dari KPU Bantaeng, Senin (6/5/2019).

Azikin Solthan adalah caleg nomor urut satu dari Partai Gerindra.

Azikin Solthan bukanlah orang baru di Bantaeng, tetapi dia adalah Bupati Bantaeng dua periode, tahun 1998-2003 dan 2003-2008.

Ia juga merupakan patahana anggota DPR RI.

Dia terpilih sebagai anggota legislatif pada pileg 2014 lalu.

Azikin merupakan anak dari mantan Bupati Bantaeng ke-3, yakni Haji Solthan.

Haji Solthan menjabat sebagai Bupati Bantaeng selama dua periode yakni tahun 1966-1971 dan 1971-1978.

Kini, anak dari Azikin Solthan yakni Ilham Azikin yang menjabat sebagai Bupati Bantaeng.

Ilham Azikin menjabat sebagai Bupati Bantaeng periode 2018-2023.

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AZIKIN SOLTHAN

2. Jabatan : ANGGOTA DPR RI

3. NHK : 11924 II. DATA HARTA A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.301.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/20 m2 di KAB / KOTA BANTAENG, WARISAN Rp. 1.129.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 5.172.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.522.000.000 1. MOBIL, TOYOTA HARTOP Tahun 1981, WARISAN Rp. 100.000.000

2. MOTOR, HARLEY DAVIDSON FLSTC Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

4. MOBIL, TOYOTA ALFARD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 755.000.000

5. MOBIL, TOYOTA HIACE MT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 322.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 107.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 256.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---- Sub Total Rp. 8.186.800.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.186.800.000

Sejak duduk di Komisi IV DPR RI, Azikin Solthan aktif perjuangkan nasib nelayan.

Azikin Solthan pernah mempertanyakan bantuan kapal nelayan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hal ini lantaran bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan berukuran 5 gross tonnage (GT) tidak terealisasi pada beberapa daerah di Indonesia.

Anggota Komisi IV dari Fraksi Gerindra Azikin Solthan meminta KKP menjelaskan mekanisme bantuan kapal penangkap ikan yang banyak tidak terealisasi di beberapa wilayah.

"Khususnya di Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Kapal 5 GT ini sudah kami janjikan langsung di depan koperasi nelayan untuk mendapatkan kapal tersebut, tapi sampai bulan Desember (2022) kapal ini tidak ada," ujar dia dalam rapat kerja KKP dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (17/1/2023).

Ia sempat menelusuri terkait bantuan kapal dari KKP ini sampai ke Makassar.

Di sana, tersiar kabar kalau bantuan kapal ini mengalami gagal tender.

"Saya tidak tahu bagaimana, untuk itu Bapak Menteri mohon dengan hormat agar kapan ini dapat terealisasikan, karena kami sudah menjanjikan kepada kelompok koperasi yang ada di Sulawesi Selatan," imbuh dia.

Selain itu, anggota Komisi IV DPR lainnya yakni G. Budisatrio Djiwandono mengatakan bantuan kapal tersebut telah melalui proses verifikasi, tetapi tidak kunjung turun.

Di sisi lain, ia mendapat kabar kalau bantuan tersebut akan diganti wujudnya menjadi bantuan mesin tempel untuk kapan.

"Tapi itu juga tidak datang juga di tahun 2022. Ini menjadi catatan keras untuk teman-teman di KKP, ini mencederai kepercayaan kami yang ada di lapangan juga sebagai institusi ini bisa jadi catatan negatif terkait kepercayaan masyarakat terhadap KKP," jelas dia.

Di sisi lain, Komisi IV DPR dari Fraksi Nasdem Abdullah Tuasikal mengatakan, daerah pemilihannya di Maluku telah mendapatkan kapal bantuan dari KKP tersebut.

"Tadi disampaikan teman lain ada yang dari 5 GT dari dulu, dari lima, jadi tiga, jadi satu. Puji tuhan kemarin sudah dapat satu.vTadi teman di Sulawesi Selatan mengatakan belum (dapat kapal)," ujar dia.

Bantuan pemberian kapal penangkapan ikan kepada nelayan diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 17 Tahun 2021.

Sedangkan, program itu masuk untuk anggaran 2022.

Dalam keputusan tersebut, bantuan kapal penangkap ikan tersebut akan memiliki ukuran 5 GT yang terdiri atas kasko kapan dengan amterial utama berupa kayu atai fiberglass, mesin penggerak, alat penangkapan ikan, alat nasvigasi dan komunikasi, peralatan penangkapan dan dokumen kapal penangkap ikan.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved