Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Kekayaan Wakil Kepala Daerah Sulsel: Teratas Fatmawati Rusdi Rp 62,9 M, Terendah Asman Rp 871 Juta

Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi tercatat sebagai wakil kepala daerah paling tajir di Sulawesi Selatan..

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Sukmawati Ibrahim
Kolase
Deretan wakil kepala daerah terkaya di Sulsel berdasarkan LHKPN   

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi tercatat sebagai wakil kepala daerah paling tajir di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pasangan politik Danny Pomanto di daerah julukan Kota Anging Mamiri itu memiliki harta kekayaan senilai Rp 62 miliar.

Fatmawati Rusdi, jauh unggul ketimbang 23 wakil kepala daerah lainnya di Sulsel.

Bahkan, istri anggota DPR RI Rusdi Masse Mappasessu (RMS) itu mengalahkan harta kekayaan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sri Mulyani memiliki harta kekayaan senilai Rp 58 miliar yang tercatat dalam e-LHKPN KPK periodik 2021.

Selanjutnya, posisi kedua ditempati Wabup Sidrap Mahmud Yusuf.

Mahmud Yusuf memiliki harta kekayaan senilai Rp 34 miliar. Bahkan jauh lebih unggul dari pasangan politiknya, yakni Bupati Sidrap Dollah Mando.

Dollah Mando tercatat sebagai kepala daerah termismin di Sulsel dengan harta kekayaan sebesar Rp1,6 miliar pada periodik 2021.

Kemudian, posisi ketiga ditempati Wabup Maros Suhartina Bohari dengan harta kekayaan senilai Rp 24 miliar.

Hal itu tertuang dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

KPK mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk segera menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Ketua KPK Firlih Bahuri menuturkan, LHKPN Tahun 2022 harus disetorkan sebelum batas waktu 31 Maret 2023.

Hal ini dilakukan dalam rangka upaya pencegahan maupun dukungan terhadap penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi.

LHKPN merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi seorang penyelenggara negara atas harta yang dimilikinya, yang notabene bersumber dari anggaran negara," kata Firli dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (2/3/2023).

Firli menambahkan, transparansi ini penting dilakikan agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengawasan LHKPN.

Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved