Chaidir Syam Didesak Telusuri Anggaran BPBD Maros Gegara Potong Honor, Simak Pengakuan Fadli

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maros, Fadli kini menjadi sorotan.

Sorotan terhadap Kepala BPBD Maros, Fadli setelah adanya dugaan pemotongan anggaran dinas pegawainya.

Tindakan yang diduga dilakukan Fadli melukai hati anak buahnya yang telah berkerja maksimal.

Hal tersebut dikomentari oleh seorang aktivis Maros, Alhak, Kamis (9/3/2023).

Tindakan yang diduga dilakukan oleh Fadli bisa menciderai kepemimpinan Chadir Syam dan Suhartina Bohari sebagai Bupati-Wakil Bupati Maros.

"Curhat oleh seorang pegawai itu, membuktikan jika Fadli harus dievaluasi dari jabatan strategis di pemerintahan," kata Alhak.

Alhak mendesak Bupati Maros Chaidir Syam untuk menelusuri kucuran anggaran yang ada di BPBD.

Ia tak yakin, anggaran BPBD tepat sasaran atau sesaui peruntukannnya.

"Tindakan-tindakan seperti ini harus dicegah. Jangan sampai sudah berlarut-larut baru ditindaki," kata dia.

Inspektorat Maros juga diminta untuk segera audit anggaran BPBD yang telah digunakan.

"Artinya, jika sudah adaa yang tak terima honor, terus ada SPJ (Surat Pertanggungjawan), itu sudah jelas melanggar," kata dia.

Chaidir Syam diminta untuk menindak tegas anak buahnya yang nakal.

Sejak Fadli menjabat sebagai Kepala BPBD Maros, nasib pegawai khususnya honorer makin memprihatinkan.

Jika ada kegiatan penanggulangan atau perjalanan dinas, pegawai tersebut tak lagi mendapatkan jatah.

Pimpinan beralasan, BPBD sedang melakukan pengurangan anggaran perjalanan atau kegiatan.

Padahal yang terjadi, oknum pimpinan tetap membuat laporan pertanggungjawaban anggaran.

"Kami sekarang makin miskin. Anggaran yang dulunya kami sering terima, kini sudah tak ada lagi," kata seorang pegawai BPBD.

Awalnya, honorer tersebut mengira pengurangan anggaran untuk biaya penanggulangan adalah perintah Bupati Maros, Chaidir Syam.

Namun hal tersebut diduga hanya akal-akalan Fadli dan bawahan langsungnya.

Pegawai tersebut pernah melihat langsung laporan pertanggungjawaban pimpinannya.

"Saya kira perintahnya Pak Bupati. Ternyata bukan. Pernah saya lihat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan ada, tapi anggarannya tak sampai ke kami," kata dia sembari meminta identitasnya dirahasiakan.

Alasannya, jika identitasnya diungkap, maka Fadly bisa memarahinya dan memecatnya. Apalagi statusnya bukan PNS.

Ia curiga, anggaran untuk kegiatan penanggulangan selalu ada. Namun dikantongi oleh Fadly.

"Masa ada anggaran, tapi alasan mau dikembalikan dan menghemat. Tapi kok ada SPJ-nya. Sudah tahu kan siapa yang ambil," kata dia.

Meski begitu, pegawai tersebut tetap berusaha bersabar menerima perlakuan Fadli.

"Kita bersabar saja. Mau melawan nanti dipecat. Semoga Kepala BPBD berikutnya, sudah bagus dan perhatikan nasib pegawainya," kata dia.

Kepala BPBD Maros, Fadli yang dikonfirmasi malah pertanyakan identitas pegawai yang membocorkan rahasianya.

Fadli juga tak membantah dugaan adanya pemotongan anggaran di BPBD.

Pertanyaan Tribun-timur.com semapat tak dijawab.

"Siapa itu anggotaku," kata dia, Rabu kemarin.

Namun setelah heboh, Fadli baru mengklarifasi dugaan tersebut, hari ini.

Fadli membantah telah melakukan pemotongan honor pegawai. Pasalnya naggaran tersebut langsung masuk ke rekening.

"Terkait honor yang dipotong, tidak mungkin kami lakukan seperti itu. Sistem sekarang memakai sistem transfer. Jadi uang langsung masuk di rekening masing-masing dr bank," kata dia.

Meski begitu, Fadli mengakui, jika tahun ini pemberian honor memang terlambat. Itu karena Bagian Keuangan.

Ia beralasan, Bagian Keuangan Maros menerapkan sistim baru, jadi pihaknya harus menyesuaikan.

"Kalau untuk tahun ini, memang agak terlambat honor Satgas keluar. Proses di Keuangan kabupaten yang memakai pola baru jadi kami menyesuaikan," kata dia.

"Makanya terlambat semuanya termasuk beberapa honor ASN yag terlambat cair," kata dia.

Sementara untuk SPJ, Fadli juga klaim sudah terbayar semua.

Hal tersebut disampaikan Fadli setelah menghubungi Kepala Bidang yang menanganinya.

"Kalau terkait SPJ, saya rasa tidak ada yang tidak terbayarkan. Saya sudah konfirmasi ke bidang yang menangani," kata dia.

"Kalau SPJ untuk Satgas tahun lalu terbayarkan semua," kata dia.

Meski begitu, Fadli juga mengaku jika SPJ tahun ini juga belum ada pencairan.

"Kalau untuk tahun ini, memang belum ada pencairan dan belum ada SPJ yang ditandatangani, kecuali SPJ honor mereka yang sudah diterima," kata dia.

Fadli mengaku, sejak menjabat Kepala BPBD Maros, ia berusaha untuk selalu mengsejahterahkan anggota mulai menaikkan honornya.

"Bahkan tahun ini, seharusnya sudah kami naikkan lagi, akan tetapi usulan yang kami usulkan tidak di akomodir di sbm dibagian pembangunan," kata dia. (*/)