Menkeu Sri Mulyani Target 0 Persen Miskin Ekstrem di 2024, Ini Kata Hamka B Kady

TRIBUN-TIMUR.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mematok target kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Target ambisius tersebut bukan hal mustahil mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini cukup kuat sebesar 5,3 persen pada tahun 2022 dan akan terus dijaga momentumnya di tahun 2023 dan 2024.

"Ini berarti dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga untuk bisa tetap tumbuh di atas 5 persen, maka inflasi di Indonesia juga harus dikendalikan, confidence dari konsumen harus dijaga, dan juga investasi akan terus momentumnya diperkuat," jelas Menkeu dalam keterangan pers seusai Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN tahun 2024 di Kantor Presiden, Senin (20/2/2023).

Oleh karenanya, Menkeu menjelaskan, APBN 2024 sesuai arahan Presiden akan difokuskan pada program-program prioritas seperti penurunan kemiskinan dan stunting.

"Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada tahun 2024 dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun," ujarnya optimis.

Anggota Banggar DPR RI Hamka B Kady sebelumnya telah menyuarakan ini parlemen Senayan.

Politisi senior partai Golkar tersebut mengusulkan agar program padat karya digabungkan dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem.

Tujuannya agar target kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024 bisa tercapai.

Hamka B Kady mencontohkan Jeneponto yang dianggap butuh perhatian serius pemerintah pusat.

"Di Kabupaten Jeneponto, salah satu daerah pemilihan saya, ada warganya yang tergolong miskin ekstrem. Saya harap diberi perhatian khusus," ujar Hamka B Kady.

Padat karya yang dimaksud, Hamka mencontohkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.

"Terkait Padat Karya, sehubungan dengan penyelesaian persoalan miskin ekstrem, saya melihat apa tidak salah kalau bisa disatukan saja kegiatan Padat Karya dengan BSPS," jelasnya.

"Saya berharap ke Menteri dan seluruh jajaran, tolong dilaksanakan apa yang sudah disepakati bersama. Program padat karya tolong ditindaklanjuti. Tidak usah ada yang macam-macam, supaya kita paham fungsi kita masing-masing," tegas Hamka.

Diketahui, kemiskinan ekstrem merupakan kondisi masyarakat karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Seperti, air bersih, makanan, Kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, serta layanan sosial.