Golkar Khawatir Kasus Ina Kartika Gerus Suara Pemilu Sulsel Usai Petrus Yalim Ungkap Setoran Rp4 M

Tim penyidik KPK masih dalam pengumpulan bukti-bukti dan pemeriksaan saksi-saksi.

"Pengumpulan alat bukti saat ini masih berjalan di antaranya melakukan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan disertai dengan pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Nurdin Abdullah divonis lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta terkait kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur.

Vonis ini dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Senin (29/11/2021) lalu.

Selain Nurdin Abdullah, mantan sekretaris PUTR Sulsel Edy Rahmat juga menjadi terdakwa dalam kasus itu.

Begitu juga dengan seorang kontraktor bernama Agung Sucipto yang merupakan pemberi suap. 

Pernah diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga pengusaha untuk diperiksa terkait kasus gratifikasi yang melibatkan Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Selasa (23/3/2021).

Masing-masing Petrus Yalim, Andi Gunawan dan Thiawudy Wikarso.

Dua hadir memenuhi panggilan KPK; Andi Gunawan dan Thiawudy Wikarso.

Sementara Petrus Yalim tidak hadir.

Siapa Petrus Yalim?

Dari penelusuran dokumen Petrus Yalim diketahui pemilik Perusahaan PT Putra Jaya yang berlamat di Jl AP Pettarani Makassar. Berdasarkan data yang diolah tribun-timur.com dari dokumen KPPU, PT Putra Jaya mengikuti tender-tender pengerjaan jalan di Sulawesi Barat. 

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK) Ali Fikri memperbarui hasil pemeriksaan empat saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Ali Fikri mengatakan, dari empat saksi yang dijadwalkan hadir di Gedung KPK Jakarta, Selasa (23/3/2021) hanya tiga yang hadir.

Yakni Andi Gunawan (wiraswasta), Thiawudy Wikarso (Wiraswasta) dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang sekarang menjabat Plt Gubernur Sulsel. 

Sementara satu saksi yakni Petrus Yalim mangkir dari panggilan KPK.

"Mereka diperiksa sebagai saksi tersangka Nurdin Abdullah dkk (Edy Rahmat, ER dan Agung Sucipto, AS)," kata Ali Fikri via pesan WhatsApp, Selasa malam.

Ali Fikri menjelaskan secara singkat, pokok pemeriksaan saksi yang hadir.

"Andi Gunawan dikonfirmasi antara lain terkait berbagai proyek yang dikerjakan oleh saksi sebagai salah satu kontraktor di Sulawesi Selatan," katanya.

Fakta-fakta Sulaiman Daeng Tika Meninggal Setelah Vaksin Sinovac, dr Nurul: Kami Selidiki Penyebab

Gisel dan Nobu Pertama Kali Bertemu Setelah Heboh Video Syur 19 Detik, Saya Pamit Saya Duluan Ya

"Thiawudy Wikarso didalami pengetahuannya terkait dugaan adanya aliran sejumlah dana ke tersangka NA," tambahnya.

Lalu bagaimana dengan Andi Sudirman Sulaiman?

"Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018–2023 didalami pengetahuan yang bersangkutan diantaranya mengenai tupoksi selaku wakil gubernur," katanya.

"Dan berbagai proyek pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," tambahnya.

Lalu bagaimana dengan Petrus Yalim yang mangkir dari panggilan KPK?

"Petrus Yalim tidak hadir dan dilakukan penjadwalan ulang," katanya.

Penjelasan Andi Sudirman

Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menjalani pemeriksaan sebagai saksi tersangka suap Nurdin Abdullah (NA) di Gedung KPK, Jakarta (23/3/2021).

Andi Sudirman Sulaiman tiba di Gedung KPK pukul 10.00 Wib dan keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 16.00 Wib. 

Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, dalam pemeriksaan, ia menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan penyidik KPK. 

"Tadi kita dipanggil sebagai saksi, pertanyaannya terkait proyek-proyek strategis di Sulsel serta internal prosedur pemerintahan," ujar Andi Sudirman Sulaiman dalam rilisnya, Selasa sore.

"Informasi lebih detail, silakan ditanyakan ke internal KPK. Karena itu rana KPK," kata Andi Sudirman. 

Golkar Sulsel masuk daftar 3 partai perolehan suara terbanyak

Pada Minggu (19/5/2019) lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaikan rekapitulasi untuk pemilihan legislatif tingkat DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rapat pleno di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara, Partai Golkar mendapatkan suara terbanyak di Sulawesi Selatan dengan 833.382 suara.

Partai yang menempati urutan kedua dan ketiga dalam Pileg 2019 di Sulawesi Selatan adalah Nasdem dan Gerindra.

Adapun Nasdem memperoleh 684.533 suara, sedangkan Gerindra mendapatkan 645.464 suara.

Posisi selanjutnya berturut-turut diduduki oleh Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, PDI-Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera.

Kemudian, Perindo, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Berikut data rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu legislatif Provinsi Sulawesi Selatan menurut nomor urut partai politik:

1. PKB : 259.970

2. Partai Gerindra : 645.464

3. PDI-P : 380.029

4. Partai Golkar : 833.382

5. Nasdem : 684.533

6. Partai Garuda : 25.857

7. Partai Berkarya : 132.611

8. PKS : 247.798

9. Perindo : 142.521

10. PPP : 338.093

11. PSI : 65.091

12. PAN : 418.440

13. Hanura : 43.249

14. Demokrat : 398.047

15. PBB : 36.289

16. PKPI : 7.683

(tribun-timur.com)