Pengamat Sebut 2 Menteri Nasdem Layak Dikritik hingga Munculkan Isu Reshuffle, Ingatkan Partai lain

TRIBUN-TIMUR.COM - Isu reshuffle kabinet Indonesia Maju hingga kini masih menjadi pembahasan.

Pasalnya, ada tiga menteri Partai Nasdem yang disebut akan diganti gara-gara Surya Paloh tunjuk Anies Baswedan sebagai Capres RI.

Pengamat Politik Adi Prayitno menaggapi isu kocok ulang atau reshuffle kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Adi menyebut isu reshuffle menteri dari Partai Nasdem mencuat setelah mendeklarasikan dukungan calon presiden atau capres terhadap Anies Baswedan.

Sehingga, ia beranggapan bahwa wacana reshuffle cenderung bersifat politis.

“Kan tidak ada wacana reshuffle terkait dengan menteri-menteri yang lain. Ini murni persoalan politik, terutama ketika Nasdem mengusung Anies maju Pilpres, dari situlah berawal isu reshuflle berhembus,” kata Adi Prayitno saat dihubungi, Minggu (15/1/2023).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini menambahkan bahwa jika desas desus reshuffle ini karena kinerja, maka seharusnya tidak hanya dua menteri Nasdem yang menjadi sorotan.

Di sisi lain, Adi menyebut terdapat sejumlah menteri lain di Kabinet Jokowi yang layak pula untuk dikritik jika dilihat dari kondisi saat ini.

“Jadi pemantiknya soal politik, bukan kinerja. Kalau bicara tentang kinerja, banyak menteri-menteri lain yang harus diganti dan dievalusi, di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang ketenaga kerjaan,” ujarnya.

“Kenapa harus dua menterinya NasDem yang ditegaskan untuk diganti dan seakan-akan kinerjanya buruk.

Bahwa ada dua menteri Nasdem yang layak dikritik, iya. tapi kan banyak menteri yang lain juga yang layak dikritik dari partai-partai yang lain,” lanjut Adi.

Menurutnya, reshuffle menteri adalah hak prerogatif presiden.

Namun, di sisi lain, Adi berharap Jokowi punya pertimbangan matang tersendiri jika memang akan merombak kursi menteri.

“Jadi ya kalaupun mau reshuffle, ya presiden harus punya pertimbangan subjektif terkait dengan kinerja para pembantunya,” kata Adi.

“Jadi jangan pernah jadikan survei itu alasan reshuffle. Aneh. Seakan-akan istana dan pemerintah itu didirect dan didikte oleh survei-survei,” ucapnya.

Isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan merombak kabinetnya terus bergulir.

Bahkan muncul kabar menteri dari Partai NasDem bakal direshuffle.

Terdapat tiga menteri dari NasDem yang berada di Kabinet Indonesia Maju.

Mereka yakni, Menteri Komunikasi dan Informatikan Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Para Menteri dari NasDem tersebut masih tampak rapat bersama Presiden Jokowi.

Saat ditanya mengenai isu perombakan kabinet mereka menjawab santai.

Seperti Mentan Syahrul Yasin Limpo yang mengatakan bahwa dirinya hanya fokus kerja.

Mengenai reshuffle semuanya diserahkan kepada Presiden.

"Kita ini kan menteri kerja. Kerja aja. Kita di lapangan terus. Semuanya kita serahkan kepada beliau-beliau," kata Syahrul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Tidak berbeda dengan Syahrul Yasin Limpo, Menteri LHK Siti Nurbaya juga enggan berkomentar banyak mengenai isu rehuffle.

Ia mengatakan soal perombakan kabinet sebaiknya jangan ditanyakan kepadanya.

Termasuk mengenai kabar menteri yang akan direshuffle berasal dari NasDem.

"Ah ngaco aja, jangan tanya saya dong," katanya di Istana.

Sementara itu Menteri Kominfo Johnny Plate pada Ahad 8 Januari lalu mengatakan reshuffle merupakan hak Presiden Jokowi.

Menurut dia, dalam merombak kabinet, presiden selalu mempertimbangkannya dengan matang.

“Bapak Presiden ini kan bukan baru pertama kali jadi presiden ya, sudah sekian lama, sudah dua periode. Dan beberapa kali melakukan reshuffle kabinet pasti setiap kebijakan-kebijakan penting terkait dengan kewenangannya itu sudah dipertimbangkan, dipikirkan dengan baik," kata Johnny di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Sebut Wacana Reshuffle Menteri Nasdem Cenderung Politis