Pengamat Sebut 2 Menteri Nasdem Layak Dikritik hingga Munculkan Isu Reshuffle, Ingatkan Partai lain

TRIBUN-TIMUR.COM - Isu reshuffle kabinet Indonesia Maju hingga kini masih menjadi pembahasan.

Pasalnya, ada tiga menteri Partai Nasdem yang disebut akan diganti gara-gara Surya Paloh tunjuk Anies Baswedan sebagai Capres RI.

Pengamat Politik Adi Prayitno menaggapi isu kocok ulang atau reshuffle kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Adi menyebut isu reshuffle menteri dari Partai Nasdem mencuat setelah mendeklarasikan dukungan calon presiden atau capres terhadap Anies Baswedan.

Sehingga, ia beranggapan bahwa wacana reshuffle cenderung bersifat politis.

“Kan tidak ada wacana reshuffle terkait dengan menteri-menteri yang lain. Ini murni persoalan politik, terutama ketika Nasdem mengusung Anies maju Pilpres, dari situlah berawal isu reshuflle berhembus,” kata Adi Prayitno saat dihubungi, Minggu (15/1/2023).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini menambahkan bahwa jika desas desus reshuffle ini karena kinerja, maka seharusnya tidak hanya dua menteri Nasdem yang menjadi sorotan.

Di sisi lain, Adi menyebut terdapat sejumlah menteri lain di Kabinet Jokowi yang layak pula untuk dikritik jika dilihat dari kondisi saat ini.

“Jadi pemantiknya soal politik, bukan kinerja. Kalau bicara tentang kinerja, banyak menteri-menteri lain yang harus diganti dan dievalusi, di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang ketenaga kerjaan,” ujarnya.

“Kenapa harus dua menterinya NasDem yang ditegaskan untuk diganti dan seakan-akan kinerjanya buruk.

Bahwa ada dua menteri Nasdem yang layak dikritik, iya. tapi kan banyak menteri yang lain juga yang layak dikritik dari partai-partai yang lain,” lanjut Adi.

Menurutnya, reshuffle menteri adalah hak prerogatif presiden.

Namun, di sisi lain, Adi berharap Jokowi punya pertimbangan matang tersendiri jika memang akan merombak kursi menteri.

“Jadi ya kalaupun mau reshuffle, ya presiden harus punya pertimbangan subjektif terkait dengan kinerja para pembantunya,” kata Adi.

“Jadi jangan pernah jadikan survei itu alasan reshuffle. Aneh. Seakan-akan istana dan pemerintah itu didirect dan didikte oleh survei-survei,” ucapnya.