Ketua PKS Enrekang: Sistem Proporsional Tertutup Kembali ke Orde Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Pengurus Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Enrekang menolak keras pemilihan umum (Pemilu) dengan Sistem Proporsional Tertutup.

Ketua DPD PKS Enrekang, Abdul Malik Ibrasa mengatakan, langkah tersebut mencederai dan merusak demokrasi yang selama ini telah berjalan.

"Kalau diterapkan sistem proporsional tertutup, pada akhirnya kita kembali lagi di masa orde baru (orba)," ujar Abdul Malik kepada TribunEnrekang.com, Rabu (11/1/2023).

Disisi lain, dengan sistem proporsional terbuka, masyarakat lebih memiliki hak kebebasan dalam menentukan siapa calon-calon legislatif mereka.

Olehnya, Abdul Malik menolak jika pemilu mendatang dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.

Untuk diketahui, sistem proporsional tertutup kemungkinan hanya muncul logo partai politik saat pencoblosan dalam surat suara dan bukan nama-nama calon legislatif yang muncul.

"Dan justru bagi saya, proporsional terbuka bagusnya yang lebih inovatif lagi, jangan wacana proporsional tertutup karena itu sama saja mengantarkan kita ke masa kegelapan. Karena masyarakat pasti tidak tahu siapa orang di dalam surat suara yang dipilih," katanya.

Baca juga: Tokoh Sulsel Amir Uskara bersama 7 Elite Parpol Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

Sebelumnya, sebanyak delapan parpol melakukan konsolidasi gerakan penolakan sistem pemilu proporsional tertutup di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023) lalu.

Delapan parpol itu diantaranya, Partai Golkar, PKS, Demokrat, PAN, PPP, Gerindra, Nasdem, dan PKB.

Dalam pertemuan tersebut hanya dihadiri tujuh partai politik, sementara Partai Gerindra tidak mengirimkan perwakilannya.(*)

Sistem Pemilu 

sistem proporsional terbuka 

*pengertian 

sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih bisa langsung memilih calon anggota legislatif (caleg) yang diusung oleh partai politik peserta pemilu. 

*surat suara