Bawaslu Sulsel Tekankan Panwascam Dokumentasi Pelanggaran Pemilu

Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad meminta pengawas pemilu ditingkat kecamatan itu untuk menjaga profesionalisme dan integritas.

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Ari Maryadi
Bawaslu Sulsel
Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad memberi arahan kepada Panwascam saat Rapat Koordinasi Persiapan Rekrutmen Pengawas Kelurahan Desa (PKD) di sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, Senin (9/1/2023). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) menekankan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Luwu Utara bekerja secara profesional.

Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad meminta pengawas pemilu ditingkat kecamatan itu untuk menjaga profesionalisme dan integritas.

Mereka merupakan pengawas langsung di lokasi. Sehingga potensi pelanggaran harus dideteksi sejak dini oleh mereka.

Demikian disampaikan Saiful Jihad saat Rapat Koordinasi Persiapan Rekrutmen Pengawas Kelurahan Desa (PKD) di sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, Senin (9/1/2023). 

"Jaga profesionalisme, tentu teman-teman sudah punya informasi awal jejak rekam siapa-siapa sosok yang memiliki ilmu dan pengalaman," kata Saiful Jihad.

"Kedua integritas, tetap menjalankan kewajiban walau tidak dilihat atau diawasi," Saiful menambahkan.

Ia juga menegaskan terkait tahapan yang berjalan agar seluruh jajaran memastikan hasil pengawasan terdokumentasi dengan baik.

"Tentu selain rekrutmen, yang paling penting adalah hasil pengawasan kita itu terdokumentasi dengan baik. Alat kerja kita form A itu didokumentasikan dengan baik," ujarnya.

Sementara, terkait pengembangan kapasitas jajaran, Ia mengatakan seluruh keterampilan jajaran akan dilakukan bimbingan teknis. 

Hal ini penting agar jajaran pengawas dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di daerah masing-masing. 

Menurutnya, masih ada ruang untuk meningkatkan keterampilan. 

Begitupun dengan deteksi dini potensi pelanggaran.

"Kita buatkan kegiatan untuk melakukan pencegahan. Mungkin masing-masing kecamatan bisa melakukan dengan bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan setempat," jelas Saiful Jihad

Sementara itu, Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Muhajir mengatakan bahwa seluruh jajaran tetap menjaga komunikasi.

"Harus ada koordinasi di setiap level untuk memastikan kelancaran proses tahapan berjalan," katanya. (*)

Sumber: Tribun Timur
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved