Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Reshuffle Kabinet

Ali Ngabalin Bocorkan Jadwal Reshuffle Kabinet Jokowi, Punya Permintaan ke Menteri yang Diganti

Bukan hanya dari pihak Partai Nasdem yang disebut-sebut akan kena reshuffe, tapi tanggapan juga datang dari Tenaga Ahli

Editor: Ansar
TribunNews.com
Presiden Jokowi dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin.Ali Ngabalin membocorkan jadwal kapan perombakan kabinet akan dilakukan Jokowi. 

“Ditunggu saja,” katanya.

Sebelumnya Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan wartawan terkait wacana reshuffle kabinet yang mencuat ke publik belakangan ini.

Menurutnya, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ia pun enggan menceritakan terkait perbincangan antara Presiden Jokowi dengan dirinya.

Hal tersebut disampaikannya usai meresmikan enam Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) secara serentak di PLUT KUMKM Kabupaten Semarang pada Selasa (27/12/2022).

"Kalau reshuffle kabinet itu kan memang hak prerogratif presiden. Jadi kalo konsultasi saya dengan presiden itu nggak usah diceritakan pada wartawan ya," kata Ma'ruf.

"Tapi reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi kita tunggu saja. Apa terjadi, apa tidak, kita tunggu saja," sambung dia.

Sekjen Nasdem minta partai harus siap

Siapa yang disinggung Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate soal isu resuffle yang dimunculkan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, Djarot Saiful Hidayat?.

Johnny G Plate menilai tak ada partai yang boleh melangkahi kewenangan Presiden Jokowi jika ingin melakukan reshuffle kabinet.

Tak hanya Nasdem, Menteri Komunikasi dan Informatika tersebjut mengatakan semua partai dalam Koalisi Indonesia Maju harus siap untuk direshuffle dari kabinet.

Karena menurut reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif presiden dan tak bisa dicampuri oleh pihak mana pun.

"Semua partai yang (menjadi) bagian dari anggota koalisi harus menerima bahwa yang menentukan kabinet, mengubah kabinet adalah hak prerogratif presiden," ujar Johnny saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Dia berharap tidak ada partai yang merasa bisa melangkahi kewenangan presiden untuk mengganti jabatan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Apabila ada orang yang mencoba memengaruhi presiden untuk melakukan pergantian menteri, khususnya dari Partai NasDem, maka orang tersebut dinilai menabrak konstitusi.

Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved