Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Reshuffle Kabinet

Demokrat Ingatkan Jokowi Soal 'Bahaya' Reshuffle Kabinet, Hubungan PDIP dan Nasdem Memanas

Secara terang-terangan, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi kinerja menteri-menterinya.

Editor: Ansar
Kolase Tribun-Timur.com
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Herzaky mengingatkan Jokowi untuk berhati-hati mereshuffle kabinet. 

Kasihan Presiden Jokowi dan rakyat, kalau malah menterinya tidak fokus bekerja memperbaiki kondisi negeri kita yang sedang berat ini," papar Herzaky.

Walau begitu, Herzaky menyadari bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.

Dia yakin Jokowi mengetahui apa yang dibutuhkan dalam pemerintahan saat ini, apakah perlu dilakukan reshuffle atau tidak dan pejabat mana yang perlu diganti.

"Penilaian kinerja tiap menterinya kan yang tahu beliau sendiri.

Mana yang masih perlu diakselerasi, mana yang sudah sesuai dengan harapan beliau, dan mana yang harus diganti pejabatnya untuk memperbaiki kinerjanya," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja menteri-menterinya.

Dua menteri jadi sasaran utama Djarot yakni terutama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Djarot mengatakan, kinerja para menteri harus terus dievaluasi agar menteri yang duduk di kabinet benar-benar bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi.

Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Sebab, Djarot merasa prihatin terhadap langkah pemerintah kembali mengimpor beras setelah sempat mengeklaim bahwa Indonesia berstatus swasembada beras.

Menurut Djarot, pemerintah semestinya tidak melakukan impor ketika musim panen akan tiba karena itu bakal menyakiti para petani.

Oleh sebab itu, anggota Komisi IV DPR tersebut menegaskan, semua pihak di pemerintah baik itu Kementerian Pertanian, Bulog, maupun Badan Pusat Statistik semestinya membuka data mengenai stok beras di dalam negeri.

"Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup, perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung, ini semua perlu dievaluasi," ujar Djarot.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved