Isu Dugaan Manipulasi, KPU Soppeng Enggan Sebut Data Hasil Verifikasi Faktual Parpol

Komisioner KPU Soppeng Musakkir enggan memberi data hasil verifikasi faktual tersebut dengan dalih penetapan Parpol baru akan diumumkan 14 Desember 20

Penulis: Noval Kurniawan | Editor: Ari Maryadi
noval kurniawan Tribun Soppeng
Komisioner Divisi Teknis KPU Soppeng Musakkir. 

SOPPENG, TRIBUN-TIMUR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan (Sulsel) enggan beri data terkait nama-nama Partai Politik (Parpol) hasil verifikasi faktual peserta Pemilu 2024.

Itu terbukti saat tim Tribun-Timur.com mencoba meminta data verifikasi faktual peserta Pemilu 2024 melalui Divisi Teknis KPU Soppeng, Musakkir, Senin (12/12/2022).

Musakkir enggan memberi data hasil verifikasi faktual tersebut dengan dalih penetapan Parpol baru akan diumumkan 14 Desember 2022.

"Tabe boz..penetepan parpol itu tgl 14 Desember oleh KPU RI," tulis Musakkir melalui pesan singkat.

Ini kemudian menimbulkan kecurigaan terhadap dugaan adanya indikasi manipulasi data hasil verifikasi faktual Parpol di KPU Soppeng.

Kecurigaan adanya indikasi ini berangkat dari dugaan manipulasi data verifikasi faktual di tingkat provinsi Sulawesi Selatan.

Dilansir dari Harian Kompas, masyatakat sipil mengungkapkan temuan dugaan manipulasi data hasil verifikasi faktual peserta Pemilu 2024.

Di mana masyatakat sipil mengantongi temuan serupa di beberapa daerah lain.

Padahal, pada peraturan PKPU nomor 6 tahun 2022 telah diterbitkan aturan sebagai pengganti dari PKPU nomor 16 tahun 2017.

Di mana PKPU nomor 6 tahun 2022 dibuat sebagai penyempurnaan tata cara penataan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten kota agar lebih transparan dan akuntabel.

Visi dari PKPU nomor 6 tahun 2022 ini kemudian tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, terkhusus di KPU Kabupaten Soppeng.

Sebelumnya, KPU Soppeng telah menerbitkan undangan konferensi pers terkait penataan daerah dan alokasi kursi di DPRD Soppeng, di Cafe Ujung Teras, Jalan Ujung, Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Kamis (24/11/2022).

Pada konferensi pers itu, Divisi Teknis KPU Soppeng, Musakkir sempat menyebut dua partai yang tidak diikutkan verifikasi faktual.

Karena sebelumnya dua partai itu tidak melakukan verifikasi administrasi. Dua partai itu adalah Perindo dan Gelora.

Sementara untuk daerah lain, tujuh parpol masuk kategori TMS yakni Kabupaten Gowa ada tiga parpol yaitu Partai Garuda, partai PBB (Partai Bulan Bintang) dan PKN (Partai Kebangkitan Nusantara). Kemudian, Kabupaten Pangkep dua parpol TMS yaitu PKN dan Partai Umat.

Kabupaten Bone dua parpol, yakni Partai Buruh dan Garuda. Kabupaten Barru satu parpol yakni PKN. Lalu, Kabupaten Soppeng dua parpol Partai Garuda dan PKN, di Kabupaten Wajo ada empat parpol yakni partai Garuda, Perindo, PKN, partai Umat.

Selanjutnya, di Kabupaten Enrekang dua parpol yakni Partai Garuda dan Umat. Pinrang satu yaitu PKN, begitu juga di Luwu PKN, serta Kabupaten Tana Toraja juga PKN.

Sedangkan Kabupaten Luwu Timur tiga parpol yaitu partai Garuda, Perindo, dan partai Umat. Kota Makassar Partai Garuda, sementara di Kota Parepare empat parpol Buruh, Garuda, PSI dan Umat. Terkahir di Palopo partai Garuda, PBB, PKN dan partai Umat. (*)

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved