KDRT
Marak Kasus Pelecehan dan KDRT, DP3A Jeneponto Keluhkan Minimnya Anggaran
Pasalnya, anggaran yang diterima dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto dinilai minim.
Penulis: Muh. Agung Putra Pratama | Editor: Muh. Irham
JENEPONTO, TRIBUN-TIMUR.COM - Maraknya kasus pelecehan anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluh.
Pasalnya, anggaran yang diterima dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto dinilai minim.
Hal tersebut disampaikan Kepala DP3A Dr Farida saat ditemui di Ruang Kerjanya, Jumat (2/12/2022).
"Banyak kasus, sampai kami kewalahan karena anggaran yang kami dapatkan dari DPR itu sangat minim, sementara kasus banyak," ujarnya
Pihaknya pun merasa terancam tak lagi melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan bila permintaan tambahan anggaran tak diindahkan.
Apalagi, anggaran saat ini lebih banyak dialihkan ke Dinas Kesehatan (Dinkes), Pendidikan (Disdik) dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Tahun depan semakin minim anggaran dan mungkin itu sudah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan, karena ini dialihkan ke tiga dinas, mungkin yang ada di sini sisa operasional di kantor," ucapnya
Meski begitu, DP3A tetap melakukan sosialisasi bila ada pihak sekolah yang siap memfasilitasi.
"Kemarin ada Kepala Sekolah (Kepsek) menyurat ke kami, dan kami sudah dua kali berkunjung kesana, minimal ada lah cara pencegahan kekerasan seksual," katanya
Hal yang paling menguras menurut Farida adalah ketika melakukan pendampingan ke psikolog Provinsi.
Sehingga pendampingan tersebut merupakan hal yang paling diantisipasi.
"Psikolog itu ada dua, kalau kita bawa ke Provinsi itu yang tidak berbayar tapi terbatas, kalau untuk mendatangkan psikolog ke Jeneponto tentunya psikolog yang berbayar itu," jelasnya
Ia pun berharap agar pihak terkait bisa memahami kondisi anggaran yang dikeluhkan DP3A.
"Semoga DPR itu lebih terbuka lagi hatinya, untuk melihat kasus yang begitu banyak kasus yang ada di Jeneponto, misalnya ada beberapa OPD yang melakukan sosialisasi atau apa tidak terlalu penting kalau bisa dialihkan lah sebagian dananya ke kami,"tandasnya.(*)