Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

KDRT

Marak Kasus Pelecehan dan KDRT, DP3A Jeneponto Keluhkan Minimnya Anggaran

Pasalnya, anggaran yang diterima dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto dinilai minim.

Penulis: Muh. Agung Putra Pratama | Editor: Muh. Irham
Tribun Jeneponto/Muhammad Agung
Kepala Dinas DP3A Jeneponto Dr Farida 

JENEPONTO, TRIBUN-TIMUR.COM - Maraknya kasus pelecehan anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluh.

Pasalnya, anggaran yang diterima dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto dinilai minim.

Hal tersebut disampaikan Kepala DP3A Dr Farida saat ditemui di Ruang Kerjanya, Jumat (2/12/2022).

"Banyak kasus, sampai kami kewalahan karena anggaran yang kami dapatkan dari DPR itu sangat minim, sementara kasus banyak," ujarnya

Pihaknya pun merasa terancam tak lagi melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan bila permintaan tambahan anggaran tak diindahkan.

Apalagi, anggaran saat ini lebih banyak dialihkan ke Dinas Kesehatan (Dinkes), Pendidikan (Disdik) dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Tahun depan semakin minim anggaran dan mungkin itu sudah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan, karena ini dialihkan ke tiga dinas, mungkin yang ada di sini sisa operasional di kantor," ucapnya

Meski begitu, DP3A tetap melakukan sosialisasi bila ada pihak sekolah yang siap memfasilitasi.

"Kemarin ada Kepala Sekolah (Kepsek) menyurat ke kami, dan kami sudah dua kali berkunjung kesana, minimal ada lah cara pencegahan kekerasan seksual," katanya

Hal yang paling menguras menurut Farida adalah ketika melakukan pendampingan ke psikolog Provinsi.

Sehingga pendampingan tersebut merupakan hal yang paling diantisipasi.

"Psikolog itu ada dua, kalau kita bawa ke Provinsi itu yang tidak berbayar tapi terbatas, kalau untuk mendatangkan psikolog ke Jeneponto tentunya psikolog yang berbayar itu," jelasnya

Ia pun berharap agar pihak terkait bisa memahami kondisi anggaran yang dikeluhkan DP3A.

"Semoga DPR itu lebih terbuka lagi hatinya, untuk melihat kasus yang begitu banyak kasus yang ada di Jeneponto, misalnya ada beberapa OPD yang melakukan sosialisasi atau apa tidak terlalu penting kalau bisa dialihkan lah sebagian dananya ke kami,"tandasnya.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved