Berita Foto

Rapat Koordinasi Percepatan Program Wali Kota - Wakil Wali Kota Makassar

program-program harus segera digenjot mengingat penyerapan anggaran belum mencapai 50 persen.

Penulis: Sanovra Jr | Editor: Sanovra Jr
Rapat Koordinasi Percepatan Program Wali Kota - Wakil Wali Kota Makassar - rakordany7.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Wali kota Makassar, Ramdhan Danny Pomanto memimpin rapat koordinasi (rakor) percepatan program Pemerintah Kota Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar berlangsung di Ruang Sipakatau Balai Kota Makassar, Selasa (29/11/2022). Dalam rapat tersebut membahas 18 program strategis yang menjadi fokus, di antaranya Revitalisasi Karebosi, Jappa Rate, Smart yang dihadiri seluruh SKPD yang terkait juga menyempurnakan apa yang menjadi masalah. Seperti rendahnya penyerapan anggaran, koordinasi SKPD dan persoalan aturan hukum pengadaan.
Rapat Koordinasi Percepatan Program Wali Kota - Wakil Wali Kota Makassar - rakordany3.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Wali kota Makassar, Ramdhan Danny Pomanto memimpin rapat koordinasi (rakor) percepatan program Pemerintah Kota Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar berlangsung di Ruang Sipakatau Balai Kota Makassar, Selasa (29/11/2022). Dalam rapat tersebut membahas 18 program strategis yang menjadi fokus, di antaranya Revitalisasi Karebosi, Jappa Rate, Smart yang dihadiri seluruh SKPD yang terkait juga menyempurnakan apa yang menjadi masalah. Seperti rendahnya penyerapan anggaran, koordinasi SKPD dan persoalan aturan hukum pengadaan.
Rapat Koordinasi Percepatan Program Wali Kota - Wakil Wali Kota Makassar - rakordany2.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Wali kota Makassar, Ramdhan Danny Pomanto memimpin rapat koordinasi (rakor) percepatan program Pemerintah Kota Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar berlangsung di Ruang Sipakatau Balai Kota Makassar, Selasa (29/11/2022). Dalam rapat tersebut membahas 18 program strategis yang menjadi fokus, di antaranya Revitalisasi Karebosi, Jappa Rate, Smart yang dihadiri seluruh SKPD yang terkait juga menyempurnakan apa yang menjadi masalah. Seperti rendahnya penyerapan anggaran, koordinasi SKPD dan persoalan aturan hukum pengadaan.
Rapat Koordinasi Percepatan Program Wali Kota - Wakil Wali Kota Makassar - rakordany5.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Sejumlah SKPD Pemkot Makassar mengikuti rapat koordinasi (rakor) percepatan program Pemerintah Kota Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar berlangsung di Ruang Sipakatau Balai Kota Makassar, Selasa (29/11/2022). Dalam rapat yang dipimpin Wali Kota Makassar, Ramdhan Danny Pomanto tersebut membahas 18 program strategis yang menjadi fokus, di antaranya Revitalisasi Karebosi, Jappa Rate, Smart yang dihadiri seluruh SKPD yang terkait juga menyempurnakan apa yang menjadi masalah. Seperti rendahnya penyerapan anggaran, koordinasi SKPD dan persoalan aturan hukum pengadaan.
Rapat Koordinasi Percepatan Program Wali Kota - Wakil Wali Kota Makassar - rakordany.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Sejumlah SKPD Pemkot Makassar mengikuti rapat koordinasi (rakor) percepatan program Pemerintah Kota Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar berlangsung di Ruang Sipakatau Balai Kota Makassar, Selasa (29/11/2022). Dalam rapat yang dipimpin Wali Kota Makassar, Ramdhan Danny Pomanto tersebut membahas 18 program strategis yang menjadi fokus, di antaranya Revitalisasi Karebosi, Jappa Rate, Smart yang dihadiri seluruh SKPD yang terkait juga menyempurnakan apa yang menjadi masalah. Seperti rendahnya penyerapan anggaran, koordinasi SKPD dan persoalan aturan hukum pengadaan.
Rapat Koordinasi Percepatan Program Wali Kota - Wakil Wali Kota Makassar - rakordany4.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Wali Kota Makassar, Ramdhan Danny Pomanto memimpin rapat koordinasi (rakor) percepatan program Pemerintah Kota Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar berlangsung di Ruang Sipakatau Balai Kota Makassar, Selasa (29/11/2022). Dalam rapat tersebut membahas 18 program strategis yang menjadi fokus, di antaranya Revitalisasi Karebosi, Jappa Rate, Smart yang dihadiri seluruh SKPD yang terkait juga menyempurnakan apa yang menjadi masalah. Seperti rendahnya penyerapan anggaran, koordinasi SKPD dan persoalan aturan hukum pengadaan.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Danny Pomanto menginstruksikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar agar mempercepat proses tender dini.

Ia menyebutkan program-program harus segera digenjot mengingat penyerapan anggaran belum mencapai 50 persen.

Hal tersebut diungkapkan langsung saat melakukan rapat koordinasi percepatan program Wali Kota- Wakil Wali Kota Makassar, di Ruang Sipakatau, Balaikota, Selasa (29/11/22).

Wali Kota Makassar, Ramdhan Danny Pomanto memimpin rapat koordinasi (rakor) percepatan program Pemerintah Kota Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar berlangsung di Ruang Sipakatau Balai Kota Makassar, Selasa (29/11/2022). Dalam rapat tersebut membahas 18 program strategis yang menjadi fokus, di antaranya Revitalisasi Karebosi, Jappa Rate, Smart yang dihadiri seluruh SKPD yang terkait juga menyempurnakan apa yang menjadi masalah. Seperti rendahnya penyerapan anggaran, koordinasi SKPD dan persoalan aturan hukum pengadaan.
Wali kota Makassar Makassar, Ramdhan Danny Pomanto memimpin rapat koordinasi (rakor) percepatan program Pemerintah Kota Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar berlangsung di Ruang Sipakatau Balai Kota Makassar, Selasa (29/11/2022). Dalam rapat tersebut membahas 18 program strategis yang menjadi fokus, di antaranya Revitalisasi Karebosi, Jappa Rate, Smart yang dihadiri seluruh SKPD yang terkait juga menyempurnakan apa yang menjadi masalah. Seperti rendahnya penyerapan anggaran, koordinasi SKPD dan persoalan aturan hukum pengadaan. (TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR)

Dalam rapat yang dipimpin langsung Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto membahas 18 program strategis yang menjadi fokus Danny- Fatma, diantaranya Revitalisasi Karebosi, Jappa Rate, Smart Panyingkulu, Makassar Corp City Arena (MACCA).

Karenanya, Danny mengkonsolidasikan koordinasi setiap OPD yang memiliki tanggung jawab terhadap percepatan.

Danny juga menekankan kepada para OPD penanggung jawab agar melakukan pemanfaatan pendampingan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melengkapi administrasi prosedural.

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved