Breaking News:

UMK Makassar

Diumumkan 3 Desember, Pemkot Makassar Pastikan UMK 2023 Naik

Itu sejalan dengan nilai Upah Minimum Provinisi (UMP) Sulawesi Selatan yang mengalami kenaikan 6,9 persen. 

Penulis: Siti Aminah | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM/SITI AMINAH
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nielma Palamba.  

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar memastikan Upah Minimun Kota (UMK) mengalami kenaikan.

Itu sejalan dengan nilai Upah Minimum Provinisi (UMP) Sulawesi Selatan yang mengalami kenaikan 6,9 persen. 

Jika dikonversi dalam rupiah, kenaikan UMP Sulsel sebesar Rp219 ribu naik menjadi Rp 3.385.145 dari sebelumnya Rp 3.165.876.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Makassar, Nielma Palamba mengatakan, setelah penetapan UMP oleh Pemprov Sulsel, Kota Makassar akan menyusul penetapan UMK.

Rencananya, rapat bersama dewan pengupahan untuk penetapan UMK dilakukan pada 3 Desember mendatang.

"Untuk kabupaten kota penetapan paling lambat 7 Desember. Kami sudah pra kondisi dengan dewan pengupahan kemarin untuk melaksanakan rapat dewan pengupahan. Kami akan rapat tanggal 3 menentukan skalanya," ucap Nielma Palamba di ruang kerjanya, Rabu (30/11/20222).

Penentuan UMP dan UMK kata Nielma berpedoman pada Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimun Tahun 2023.

Formulasi yang digunakan tidak sama lagi tahun sebelumnya.

Dalam permenaker tersebut didalamnya mempertimbangkan cara memformulasi nilai UMP. 

Yakni menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE), inflasi dan indeks tertentu.

UM (Upah Minimum yang akan berjalan)=Upah Minimum tahun berjalan+penyesuaian nilai upah minimum

Penyesuaian nilai UM=inflasi +(pertumbuhan ekonomi x α).

"Jadi nilai Alfa ini sangat tergantung dari perkalian pertumbuhan atau penyesuaian nilai upah minimun.
Merupakan penjumlahan antara jumlah inflasi dan pertumbuhan ekonomi ditambah nilai alfa untuk mempertimbangkan bagaimana kesempatan kerja dan mempertimbangkan produktivitas dari tiap daerah," jelasnya.

Nielma mengaku, antara serikat buruh dan perusahaan terjadi perbedaan pendapat.

Dimana Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menginginkan penyesuaian UMK dilakukan seminimal mungkin.

Sementara serikat buruh menginginkan adanya kenaikan hingga 10 persen.

Itulah fungsi dari Pemkot Makassar kata Nielma, pemerintah akan melakukan penyesuaian UMK yang tidak merugikan dua pihak.

"Kalau buruh mau minta sekian wajar saja, karena kita tahu tingkat inflasi Sulsel cukup tinggi, adanya kenaikan BBM, dan masih ada efek pandemi Covid-19," tuturnya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved