Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

DPRD Sulsel Bela Abdul Hayat Gani

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) kritik Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Abdul Azis Alimuddin
Ari Maryadi Tribun Timur
Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sulsel M Arfandy Idris 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) kritik Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sulsel, M Arfandy Idris, menyatakan mengganti pejabat pemerintahan memang kewenangan gubernur, tapi cara Andi Sudi dianggap tidak baik secara etika.

Sebab dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Surat usulan telah dikirim sejak September lalu dan baru diketahui November 2022.

Menurut politisi senior Golkar ini, tak ada urgensi mendasar sehingga dilakukan penggantian pejabat.

Belum lagi tanpa keberadaan wakil gubernur dan dilakukan di saat akhir masa jabatan.

Ia menambahkan, delapan OPD yang masih dijabat pelaksana tugas lebih urgent didefinitifkan menjelang masa jabatannya berakhir.

“Tidak ada urgensi mengganti sekda, dasarnya apa? Apalagi kondisi tanpa ada wakil gubernur dan akan berakhir masa bakti,” kata Arfandy belum lama ini.

“Ini kan aneh. Kok sekda mau diganti sementara beberapa dinas masih dijabat Plt. Kenapa bukan itu dulu diselesaikan. Kalau sekda kan tidak ada masalah,” Arfandy menambahkan.

Ia mencontohkan OPD yang sampai saat ini belum dipimpin pejabat definitif.

“Inspektorat misalnya. Kan sudah ada hasil seleksi. Kenapa tidak didefinitifkan. Itu semua hal menjadi pertanyaan kita. Bagaimana ini penyelenggaraan pemerintahan, dia juga seleksi. Masa mau diabaikan itu hasil seleksi,” katanya.

Seharusnya kata Arfandy, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mempertimbangkan stabilitas pemerintahan.

Apalagi Pemprov Sulsel harus fokus merealisasikan program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023.

“Bahwa perlu adanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pergantian sekda tanpa dasar menjadi sesuatu tidak produktif,” jelasnya.

Harusnya dengan sisa 10 bulan lagi masa jabatan, mestinya gubernur fokus menyelesaikan janji-janji politiknya, RPJMD, dan menuntaskan Stadion Mattoanging.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sulsel Muzayyin Arif berharap Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman membangun komunikasi baik dengan legislatif dalam usulan penggantian Hayat Gani.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved