Soal Politik Etnis yang Mulai Menggaung di Pemilu 2024, Panji Sebut Uang Lebih Pengaruh

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politik Etnis dinilai mulai ditinggalkan di Indonesia.

Hal ini disampaikan Akademisi Universitas Indonesia Panji Anugrah Pramana dalam diskusi politik di Aula Prof Syukur Abdullah, Fisip-Unhas, Senin (14/11/2022).

Panji menyebut arah politik Indonesia tidak lagi berbasis etnis

"Indonesia tidak mengarah ke politik berbasis etnis malah kerjasama etnis lebih kuat," kata Panji.

"Indonesia dalam pandangan ilmuwan politik dianggap sebagai entitas yang lemah atau secara politik ikatan etnis lemah," lanjutnya.

Ada 3 alasan menurut Panji mengapa Indonesia mulai meninggalkan politik etnis

"Pertama, Kita punya tradisi kuat dan sejarah nasionalisme yang meredam aspirasi kedaerahan tidak berkembang," jelas Panji

"Ini terjadi karena kesadaran kita sebagai bangsa Indonesia," sambungnya.

Berikutnya, Panji menilai adanya sistem yang berlaku menyeluruh.

Sistem terstruktur ini membuat aspirasi kedaerahan diredam secara institusional

Sistem ini sejalan dengan bentuk negara Indonesia yakni kesatuan.

"Kedua, berlakunya sistem nasional. Kita negara kesatuan, beda dengan federal. Sistem kita unitaristik,  desentralisasi yang belakangan ditarik jadi resentralisasi. Dalam konteks regulasi, ada DAU dan DAK dari pusat," kata Panji

"Dari aspirasi kedaerahan itu ngerem secara institusional. Desain pemilunya nasional sifatnya sama. Sistem kepartaiannya juga sentralistik, jakarta juga yang menentukan. Jadi aspirasi terbentuknya parpol daerah tak berkembang," lanjutnya.

Alasan terakhir yakni pengaruh dari politik uang

"Ketiga yang menarik,  ini tidak bisa saya bilang bagus. Ada sistem patronase yang menghancurkan ikatan etnis. Bahasa umumnya, ya politik uang," tegas Alumni UI ini