Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Kajian Tarif Ojol Final, Azhar Arsyad: Gubernur Lamban Mengeksekusi

Azhar Arsyad memimpin langsung RDP yang digelar selama kurang lebih dua jam itu.

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM/WAHYUDDIN
Anggota Komisi D DPRD Sulsel Azhar Arsyad saat diwawancarai di lantai 9 gedung Tower DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (9/11/2022).   

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) Azhar Arsyad mengaku telah beberapa kali menerima aduan gabungan driver ojek online.

Sehingga akhirnya ia membuat rapat dengar pendapat (RDP) bersama stakeholder terkait di lantai 9 gedung Tower DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (9/11/2022).

Azhar Arsyad memimpin langsung RDP yang digelar selama kurang lebih dua jam itu.

Ia mengatakan kajian yang telah dilakukan oleh gabungan driver ojek online itu sudah baik.

Bahkan, kata dia, Biro Hukum dan Dinas Perhubungan pun telah mengkaji dan tidak ada kendala.

Menurutnya kebijakan tersebut tinggal ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

Namun hingga saat ini, kebijakan mengenai tarif ojek online tak kunjung disahkan oleh Andi Sudirman Sulaiman.

"Ini kan sudah tidak ada kendala. Sudah ada kajian dari Biro Hukum dan Dinas Perhubungan. Tidak ada kendala. Hanya teknis saja. Hanya soal political will saja memutuskan itu," kata Azhar Arsyad.

Ketua DPW PKB Sulsel itu menyebutkan bahwa Andi Sudirman Sulaiman seharusnya segera menandatangani surat keputusan itu.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui alasan Andi Sudirman Sulaiman belum menandatanganinya.

Sehingga yang mengalami kerugian akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah driver ojek online.

"Gubernur terlalu lama mengeksekusi. Sehingga para driver ojol juga terlalu lama menunggu. Sementara mereka semakin didera dengan masalah-masalah yang lain," katanya.

"Di sinilah pentingnya negara harus hadir. Jangan terlalu lama mengkaji aturan sehingga tidak ada penyelesaian," Azhar menambahkan.

Ia juga menyebutkan sia-sia selalu melakukan RDP dengan stakeholder terkait jika pemerintah provinsi tidak melakukan penyelesaian. 

Sehingga pada RDP tersebut, salah satu solusi yang dihasilkan adalah membuat group WhatsApp dengan memasukkan pihak eksekutif, legislatif, dan juga driver ojek online.

Terkait perkembangan kebijakan, lebih lanjut dibahas dalam group percakapan itu.

Sebab, jika selalu ingin melakukan RDP, juga terkendala dengan masalah waktu dan tempat.

"Jadi solusinya buat group WA. Karena situasinya saat ini tidak bisa bertemu fisik terus, mungkin dari situ kita bisa saling mengupdate," kata Azhar. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved