Unjuk Rasa Nakes
Breaking News: Ratusan Nakes Demo RSU Maspul Enrekang
Terancam tak bisa ikut seleksi PPPK, ratusan tenaga kesehatan demo RSU Maspul.
Penulis: Erlan Saputra | Editor: Hasriyani Latif
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Ratusan tenaga kesehatan (nakes) unjuk rasa di depan Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang (RSU Maspul), Jl Jend Sudirman, Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Senin (7/11/2022).
Mereka yang berstatus tenaga kontrak dan honorer mempertaruhkan nasib sebab terancam tidak bisa mengikuti proses seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Massa aksi juga mengancam akan mogok kerja apabila tuntutan mereka tidak diakomodir.
Pantauan Tribun-Timur.com, massa mulai berkumpul di depan Patung Sapi, Jl Jenderal Sudirman, sekitar pukul 09.00 Wita.
Tampak puluhan aparat keamanan juga ikut mengawal para pendemo.
Diberitakan sebelumnya, Sabtu (5/11/2022) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Enrekang, Sutrisno angkat suara soal nasib tenaga kesehatan (nakes) yang terancam tidak bisa mengikuti proses seleksi PPPK.
Ada 227 nakes yang bekerja di RSU Maspul tidak terdata dalam sistem informasi sumber daya manusia kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.
Sutrisno menyalahkan pihak RSU Maspul yang dinilai tidak jeli dalam penginputan data-data dari tenaga kesehatan.
Dikatakan Sutrisno, operator RSU Maspul saat melakukan pendataan melalui portal yang disediakan Kemenkes, ada sejumlah ketentuan-ketentuan yang tidak sepenuhnya terisi dengan baik.
"Setelah saya kroscek, tidak keluarnya nama-nama (nakes) karena tata cara sistem penginputan yang ada hal permintaan di dalammnya itu tidak terpenuhi. Banyak yang kosong didalam," kata Sutrisno.
Menurutnya, dalam penginputan data-data tenaga kesehatan bukan wewenang dinas kesehatan.
Baginya, tugas pokok dan fungsi dari dinas kesehatan itu hanya sebatas pengendali.
"Kita sudah bentuk grup WhatsApp untuk seluruh petugas fasilitas kesehatan. Di RSUM juga ada didalam grup itu, termasuk Kepala Sub Bagian Kepegawaian (Kasubag), hingga operatornya," katanya.
"Jadi semua peringatan itu kan dinas kesehatan bertugas sebagai pengendali. Bukan penginput, tapi pengendali mengingatkan terus didalam grup itu," tambahnya.
Olehnya, Dinkes bersama anggota DPRD Enrakang sementara melakukan koordinasi ke pemerintah pusat soal masalah tersebut.
