Tak Dapat Kuota Seleksi PPPK, Puluhan Nakes Ngadu ke DPRD Enrekang

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Ratusan tenaga honorer yang bekerja di lingkup dinas kesehatan terpaksa harus gigit jari.

Pasalnya keberadaan mereka tidak diakomodir dalam pendaftaran calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Sejumlah nakes kemudian mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Enrekang untuk melakukan aksi protes.

Hal itu dibenarkan anggota DPRD, Mustain Sumaele saat dikonfirmasi TribunEnrekang.com, Jumat (4/11/2022).

"Kemarin kita baru tahu informasi setelah ada aspirasi dari sejumlah tenaga kesehatan. Tepatnya hari Rabu (2/11/2022)," ujar Mustain Sumaele.

Mustain Sumaele menilai, kurangnya koordinasi di ranah internal dinas kesehatan sehingga tenaga honorer pun tak diperhatikan.

"Na itulah, dinas kesehatan tidak nyambung dengan pihak rumah sakit (RSUM) sehingga ada keterlambatan," katanya.

Sekiranya ada 227 nakes honorer yang bekerja di Rumah Sakit Umum Maspul (RSUM) terancam tidak mengikuti PPPK. 

Bagi Mustain Sumaele, pihak dinas kesehatan seharusnya lebih jeli dalam tugas pokok dan fungsinya. Sebab masalah seperti ini akan merugikan banyak kalangan.

"Makanya kita tekankan kemarin (forum rapat dengar pendapat) bahwa di dalam sistem itu semua harus terkomunikasikan dengan baik dari level atas sampai bawah," katanya.

Dari hasil aspirasi itu, anggota dewan kemudian mendesak pemkab agar segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait nasib tenaga kesehatan.

Mengingat, kebutuhan seperti tenaga kesehatan yang saat ini masih dibutuhkan dalam pelayanan pasien.

"Jadi hari Senin kita akan menghadap ke pihak Kemenkes minta petunjuk lanjutan terkait dengan tidak terinputnya sebagian tenaga kesehatan kita khususnya yang di RSUM," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Sutrisno membenarkan terkait sejumlah nakes tidak diikutkan dalam pendataan seleksi PPPK.

Namun, ia membantah soal keterlambatan pihak faskes dalam penginputan data.

"Bukan berarti tidak terinput. operatornya (RSUM) menginput semua data nakes yang ada di rumah sakit itu," ujar Sutrisno.

Dikatakan Sutrisno, operator rumah sakit (RSUM) saat melakukan pendataan tenaga non-ASN melalui portal yang disediakan Badan Kepegawaian Negara (BKN), itu ada sejumlah ketentuan-ketentuan yang tidak terisi.

Sehingga, banyak dari tenaga honorer tidak terdaftar nama-namanya dalam sistem.

"Setelah saya kroscek, tidak keluarnya nama-nama (nakes) karena tata cara sistem penginputan (operator) yang ada hal permintaan di dalammnya (situs BKN) itu tidak terpenuhi. Banyak yang kosong didalam," katanya.

Ia menegaskan bahwa dalam penginputan nama-nama nakes bukan wewenang dinas kesehatan. Namun, tugas dari dinas kesehatan hanya sebagai pengendali dan mengingatkan.

"Jadi dalam penginputan itu, ada dibentuk grup WhatsApp untuk seluruh petugas faskes. Di RSUM juga ada didalam grup itu, termasuk kasubag kepegawaian, operator," katanya.

"Jadi semua peringatan itu kan dinas kesehatan beryugas sebagai pengendali. Bukan penginput, tapi pengendali mengingatkan terus didalam grup itu," tambahnya.

Olehnya itu, Sutrisno menuturkan, pihaknya didampingi anggota DPRD Enrakang akan melakukan koordinasi ke pemerintah pusat soal masalah tersebut.

"Sekretaris Dinas Kesehatan Enrekang dan Direktur RSUM sementara menuju ke Jakarta," katanya.

Ia menambahkan, banyak daerah lain mengalami masalah yang sama yaitu gagalnya penginputan nama-nama tenaga honorer di dalam portal BKN.

"Jadi bukan kabupaten kita yang mengalami tapi banyak Kabupaten lain di seluruh Indonesia datang untuk mengklarifikasi, termasuk juga Toraja Utara mengalami hal yang sama," tandasnya.