Tak Dapat Kuota Seleksi PPPK, Puluhan Nakes Ngadu ke DPRD Enrekang

"Bukan berarti tidak terinput. operatornya (RSUM) menginput semua data nakes yang ada di rumah sakit itu," ujar Sutrisno.

Dikatakan Sutrisno, operator rumah sakit (RSUM) saat melakukan pendataan tenaga non-ASN melalui portal yang disediakan Badan Kepegawaian Negara (BKN), itu ada sejumlah ketentuan-ketentuan yang tidak terisi.

Sehingga, banyak dari tenaga honorer tidak terdaftar nama-namanya dalam sistem.

"Setelah saya kroscek, tidak keluarnya nama-nama (nakes) karena tata cara sistem penginputan (operator) yang ada hal permintaan di dalammnya (situs BKN) itu tidak terpenuhi. Banyak yang kosong didalam," katanya.

Ia menegaskan bahwa dalam penginputan nama-nama nakes bukan wewenang dinas kesehatan. Namun, tugas dari dinas kesehatan hanya sebagai pengendali dan mengingatkan.

"Jadi dalam penginputan itu, ada dibentuk grup WhatsApp untuk seluruh petugas faskes. Di RSUM juga ada didalam grup itu, termasuk kasubag kepegawaian, operator," katanya.

"Jadi semua peringatan itu kan dinas kesehatan beryugas sebagai pengendali. Bukan penginput, tapi pengendali mengingatkan terus didalam grup itu," tambahnya.

Olehnya itu, Sutrisno menuturkan, pihaknya didampingi anggota DPRD Enrakang akan melakukan koordinasi ke pemerintah pusat soal masalah tersebut.

"Sekretaris Dinas Kesehatan Enrekang dan Direktur RSUM sementara menuju ke Jakarta," katanya.

Ia menambahkan, banyak daerah lain mengalami masalah yang sama yaitu gagalnya penginputan nama-nama tenaga honorer di dalam portal BKN.

"Jadi bukan kabupaten kita yang mengalami tapi banyak Kabupaten lain di seluruh Indonesia datang untuk mengklarifikasi, termasuk juga Toraja Utara mengalami hal yang sama," tandasnya.