Cerita Tim Verifikasi Faktual KPU Periksa Partai Non Parlemen Hingga Pelosok Lutim

TRIBUN-TIMUR.COM- Tim verifikasi faktual partai politik non parlemen bekerja siang malam jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Mereka pun menerobos hingga pelosok desa untuk memastikan kelengkapan struktur dan anggota partai baru ini. 

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Timur, Muhammad Abu menceritakan pengalaman dirinya dan tim masuk ke pelosok Luwu Timur.

"Yang menarik, kami menjangkau daerah pelosok dari daerah pegunungan sampai seberang Danau Matano dan Towuti," katanya.  

Ia pun merinci desa-desa pelosok itu antara lain: Batu Putih Kecamatan Burau, Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni, Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana.

Kemudian Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda, Desa Matano, Nuha seberang Danau Matano, dan Desa Bantilang Kecamatan Towuti.

Baca juga: Segera! KPU Enrekang Akan Rekrut 447 Anggota PPK dan PPS untuk Pemilu 2024

Desa Bantilang mempunyai penduduk 1.818 jiwa.

Saking jauhnya, harga pertalite sampai Rp15 ribu di Desa Bantilang.

Padahal, harga normal Rp10 ribu saja. Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin pernah menjadi kepala desa Bantilang.     

"Tanggal 29 Oktober 2022, kami nginap di Bantilang, karena akses penyeberangan terbatas, hanya sampai empat sore, pekerjaan sampai malam," katanya. 

Abu menceritakan, sejumlah warga di desa pelosok itu banyak tidak tahu nama tetangganya berdasarkan identitas KTP.

Secara aturan, nama yang diverifikasi sesuai dengan nama di KTP.

Baca juga: KPU Parepare Dorong Pemuda Berperan Aktif dalam Pemilu 2024

"Menarik juga adalah anggota partai, ada beberapa nama yang tidak mudah ditemukan karena dikenal dengan nama sapaan, nama populer," katanya. 

"Sedangkan kami cari nama resmi yang sesuai KTP. Kadang tetangganya tidak tahu karena tidak tahu nama asli, cuma tahu tahu nama populer yang ditahu,"

Akhirnya kami balik ulang, setelah koordinasi dengan pemerintah desa baru, bisa diketahui orangnya," kata Abu.