Luwu Utara Keciprat Hibah Rp 14 M Dari Pemprov, Dipakai Bangun Jembatan Hingga Buka Jalan Seko-Rampi

MASAMBA, TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucurkan dana hibah Rp 14 miliar ke Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2022 ini.

Anggaran tersebut diperuntukkan untuk membangun jembatan hingga pembukaan ruas jalan Seko-Rampi.

Demikian dikatakan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani saat hadir sebagai pembicara pada Podcast Series 2 HUT ke-353 Sulsel di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Rabu (5/10/2022).

"Terkait dengan hibah keuangan yang dikucurkan oleh pemerintah provinsi tahun ini kurang lebih Rp 14 miliar, itu terdiri dari beberapa kegiatan," kata Indah.

Ada kegiatan stunting yang anggarannya dikelola oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kemudian ada pengadaan lahan untuk pembangunan daerah irigasi yang sementara dikerjakan.

"Kemudian ada pemeliharaan jalan ke Seko, selebihnya itu ada untuk pembanguan Jembatan Lawewe kelanjutannya," Indah menjelaskan.

Indah membeberkan, sekitar Rp 7,5 miliar anggar tersebut dipakai untuk pembukaan jalan ruas di dalam Luwu Utara.

Yaitu dari Seko ke Rampi tepatnya ruas Lore, Kecamatan Seko ke Tedeboe, Kecamatan Rampi. 

Proyek itu sebagai upaya membangun wilayah terpencil Luwu Utara.

"Itu juga menindaklanjuti yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, karena kita realistis kami secara teknis sangat realistis bahwa kalau ingin membangun dari ruas yang ada sekarang Masamba-Onondowa itu adalah sesuatu yang bukan mustahil, tetapi apa yah sangat berat terutama secara teknis dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit," terang Indah 

"Kalkulasi kemarin antara Balai, Pemprov dan Pemda Luwu Utara dibutuhkan lebih dari Rp 500 miliar padahal panjang jalannya hanya sekitar 80 km," tambahnya.

Olehnya itu pihaknya menawarkan ke Pemprov supaya ruas lama Seko ke Rampi yang diitervensi bukan Masamba-Rampi.

"Terkait bantuan keuangan itu dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga Seko dan Rampi untuk berinteraksi karena pada dasarnya, mereka walupun secara adat berbeda tetapi mereka pernah menjadi satu bagian (kecamatan)," tutur Indah.

Hanya saja proyek tersebut tidak berjalan mulus karena terkendala aturan.