Kemendikbud Gelontorkan Dana Rp150 juta untuk Bangun Sekolah Darurat di SDN 74 Bolang Enrekang

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Selama tiga tahun siswa di Sekolah Dasar Negeri 74 Bolang tidak menikmati gedung atau tempat yang layak, Selasa (4/10/2022).

Hal ini tentu menjadi pukulan telak pemerintah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Dikabarkan bangunan sekolah mereka tak mungkin lagi digunakan imbas dari bencana tanah bergerak sehingga dindingnya pun ikut rusak parah.

Hingga kini sekolah tersebut masih belum tersentuh sedikit pun perbaikan pembangunan.

Olehnya itu, setelah sekolah tersebut diberitakan media hingga viral akhirnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat sebesar Rp 150 juta.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Jumurdin.

"Anggarannya sebesar Rp 150 juta, kami sudah menemani pihak dari Kemendikbud untuk meninjau lokasi. Jadi rencananya akan dibangun kelas darurat untuk siswa SD 74 Bolang," ujar Jumurdin.

Dalam kesempatan itu, Jumurdin menjelaskan, anggaran yang dikucurkan Kemendikbud sebesar Rp 150 juta. 

"Anggarannya sebesar Rp 150 juta, kami sudah menemani pihak dari Kemendikbud untuk meninjau lokasi. Jadi rencananya akan dibangun kelas darurat untuk siswa SD 74 Bolang," ujar Jumurdin.

Dalam kesempatan itu, Jumurdin menjelaskan, anggaran yang dikucurkan Kemendikbud sebesar Rp 150 juta. 

Bahkan, pihak Kemendikbud dan sekolah sudah melakukan MoU untuk pembangunan kelas darurat tersebut.

"Kita berharap, semoga hari ini atau besok kalau anggarannya sudah cair, kita melangsungkan perencanaannya untuk kelas darurat anak-anak, sebab Kementerian dan pihak sekolah juga sudah MoU," katanya.

Kelas darurat tersebut bertujuan supaya siswa-siswa belajar di tempat yang layak.

"Nah sambil menunggu dana alokasi khusus (DAK) yang telah diusulkan untuk membangun gedung sekolah baru, karena yang lama itu memang sudah tidak layak lagi digunakan. Pastinya sekolah ini kita prioritaskan dapat DAK," terangnya.

Orang berbeda, Kepala Sekolah SDN 74 Bolang, Amir Bando berterima kasih kepada pemerintah karena ada inisiatif melirik sekolahnya itu.

Kalau bisa Jujur, murid-murid juga sudah mulai tidak betah. Kalau memang sudah ada rencana ya Alhamdulillah, walau masih kelas darurat. Tapi kita sangat berharap agar tidak terlalu lama menempati kelas darurat, harus ada gedung sekolah baru," kata Amir Bando.

Kendati demikian, masih ada sekitar 100 gedung sekolah di Kabupaten Enrekang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Kerusakan itu terhitung dari gedung sekolah yang rusak ringan sampai berat. 

Bahkan ada beberapa sekolah yang tidak bisa digunakan lagi.

Seperti Sekolah Dasar Negeri (SDN) 74 Bolang. Murid-murid tidak lagi menikmati gedung sekolah selama tiga tahun.

Gedung sekolah mereka nyaris roboh disebabkan bencana pergeseran tanah.

Hingga guru dan murid terpaksa melangsungkan kegiatan belajar-mengajar (KBM) di kolong rumah warga.

Kondisi sekolah mereka rusak akibat gedungnya nyaris ambruk gegara dilanda bencana tanah bergerak.

Jumurdin mengatakan, kerusakan sekolah itu terhitung dari yang ringan sampai berat. Bahkan ada beberapa sekolah yang tidak bisa digunakan lagi.

"Kami sudah mendata ada ratusan sekolah yang rusak, namun saya tidak tau pastinya soal jumlah sebenarnya. Itu meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)," ungkap Jumurdin.

Lebih lanjut, Jumurdin secara terang-terangan menyalahkan sistem Kementerian Pendidikan Republik Indonesia (RI).

"Sistem dari Kementerian Pendidikan RI itu sangat kaku, sebab mereka sama sekali tidak percaya kalau kami di pemerintah daerah mengusulkan perbaikan atau pembangunan sekolah," katanya.

Dia menerangkan, pihaknya telah berusaha menyampaikan bahwa banyak sekolah yang butuh perbaikan.

Menurutnya, seringkali keluhan mereka tidak ditanggapi oleh Kementerian Pendidikan.

"Pemkab tidak mungkin membiarkan kondisi sekolah seperti itu, tapi kami mempunyai kendala di sistem Kementerian Pendidikan. Kami telah melakukan usulan jumlah sekolah yang butuh perbaikan dan penanganan cepat di Badan Perencanaan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Enrekang," katanya.

Kata Jumurdin, nanti Bappeda yang akan menyampaikan ke pemerintah pusat, dalam hal ini menyinkronkan usulan tersebut ke sistem Kemendikbud. 

"Kemudian Kemendikbud menyinkronkan lagi ke sistem data pokok pendidikan (Dapodik), kalau usulan tidak sesuai dapodik biasanya mereka tidak mengcovernya. Padahal tidak semua operator sekolah itu teliti," ungkapnya.

Lanjutnya, beberapa tahun terakhir, Kemendikbud tidak menyediakan menu untuk pembangunan sekolah, yang ada hanya perbaikan ruangan. 

"Padahal mayoritas sekolah di Kabupaten Enrekang membutuhkan pembangunan sekolah yang layak," pungkasnya.(*)