Resesi Ekonomi Global, Kamrussamad: APBN 2023 Harus Jadi Instrumen Jaga Daya Beli Masyarakat

Kamrussamad mengatakan APBN 2023 harus dipersiapkan menyiasati dampak ancaman resesi ekonomi global, harus jadi instrumen jaga daya beli masyarakat

Editor: Ari Maryadi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan laporan pemerintah terkait RUU tentang APBN TA 2023 saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2022). Rapat paripurna tersebut beragendakan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangannya. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUN-TIMUR.COM -- Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 harus dipersiapkan agar mampu menyiasati dampak-dampak ancaman resesi ekonomi global.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, APBN 2023 harus jadi instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat.

Hal itu diungkapkan Kamrussamad menanggapi pengesahan APBN 2023, Kamis (29/10/2022).

"Semua ini akan berujung pada terganggunya komoditas pangan dan energi. Karena itu, APBN 2023 harus menjadi instrumen untuk menjaga resiliensi dan shock absorber daya beli masyarakat. Waspada tapi tetap fleksibel," kata Kamrussamad dikutip dari Tribunnews.

Politisi asal Sulsel itu mengatakan, APBN 2023 harus memiliki resiliensi di tengah ancaman resesi global 2023.

Kamrussamad juga menekankan APBN 2023 harus waspada, mampu menjaga daya beli dan stabilitas harga.

Dengan demikian, fleksibilitas diperlukan di APBN 2023.

Hal ini diungkapkan Kamrussamad di komplek DPR RI, pada momen sidang Parpurna DPR RI.

"Ketidakpastian global terus meningkat. Konflik geopolitik yang dibarengi dengan kebijakan agresif bank sentral dunia memiliki dampak rambatan yang kompleks. Bahkan, diprediksi resesi dunia bisa lebih dalam daripada 2022. Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, ancaman krisis geopolitik China-Taiwan, dan belum mereda sepenuhnya wabah Covid-19, menjadikan eskalasi krisis 2023 kian tinggi," kata Kamrussamad.

Dalam kesempatan tersebut, Kamrussamad sedikit menyinggung target pemerintah di tahun 2023, salah satunya menekan angka kemiskinan.

"Di 2023 pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di angka 7,5-8,5 persen. Padahal di 2022, tingkat kemiskinan kita masih 9 persen. Untuk menurunkan 1.5 persen bukan hal yang sederhana di tengah gelombang resesi 2023," tegas Kamrussamad.

Target tersebut tentu perlu dibarengi dengan APBN yang menunjang di tahun 2023.

"Oleh sebab itu, bantalan sosial harus selalu disiapkan dengan baik di APBN 2023. Ini penting untuk menjaga konsumsi masyarakat yang masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi kita," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa perang Rusia-Ukraina masih akan berlangsung lama.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved