OPINI

Merit dan Netral Dalam Tahapan Pemilu

Aparatur Sipil Negara beserta aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) dituntut netral.

Editor: Hasriyani Latif
dok pribadi/juanto avol
Komisioner Bawaslu Gowa Juanto Avol. Juanto Avol merupakan penulis Opini Tribun Timur berjudul Merit dan Netral Dalam Tahapan Pemilu 

Oleh Juanto Avol
Komisioner Bawaslu Gowa

TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam konteks kepemiluan, instrumen pemerintah dan alat negara selalu cukup menarik menjadi perbincangan publik di tahun politik. Ia selalu hadir bak cuaca musiman yang dinantikan. Salah satu topiknya soal ASN, TNI dan Polri.

Aparatur Sipil Negara beserta aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) dituntut netral, mereka termaktub jelas dalam berbagai norma.

Seperti dalam regulasi kepemiluan dan hukum lainnya yang mengikat, mengatur larangan-larangan bagi aparatur melakukan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.

Soal netralitas misalnya, tertuang dalam Undang-undang Pemilu No. 7 tahun 2017. Undang-undang Pilkada No. 10 tahun 2016, Undang-undang No. 5 tahun 2014, Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 6 tahun 2018. Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Dibeberapa forum kepemiluan dan demokrasi, pertanyaan yang sering muncul soal apa perbedaan aturan ASN, TNI dan Polri. Mengapa mereka musti netral, apakah benar-benar terlarang? Itu.

Bicara soal larangan ketiganya diatas, diperlukan berbagai pandangan hukum dan pakar. Sebab seringkali atas ketidaksengajaan dan ketidaktahuan norma menjadikan perdebatan panjang, bagaimana dan siapa yang terjerat hukum.

Pada prinsipnya, tak ada yang ingin dihukum. Namun sejatinya keadilan (hukum) tetap ditegakkan sebagai kontrol sosial dalam berdemokratisasi.

Pertanyaan diatas tadi, jika mengutip pernyataan Prof Dr Muhammad di beberapa forum bersama, bahwa TNI dan Polri adalah alat negara. Ia rentan dijadikan alat kepentingan politik, karena benar memiliki persenjataan.

Akan sangat berbahaya jadinya ketika TNI dan Polri lepas tanpa kontrol, bisa terjadi perang kepentingan, saling 'nembak' seperti negara-negara diluar sana.

Maka patutlah dalam amanah undang-undang bahwa TNI dan Polri hak politiknya dicabut. Karena ia 'tangan' negara, sebagai alat pertahanan, keamanan, pelindung dan pengayom masyarakat.

Lain pula dengan ASN, hak politiknya tak dicabut, ia berhak menyalurkan hak pilih. Namun dilarang melakukan kampanye politik, apalagi ikut serta memberikan dukungan secara terang benderang. Sebab mereka perpanjangan fungsi-fungsi birokrasi, sebagai instrumen roda pemerintahan.

Perangkat birokrasi itu (ASN) dituntut netral, merit dalam bekerja, punya jenjang karir berdasarkan kompetensi kelaikan karena kapasitas, kepangkatan, nilai dan hak, tentu dengan nalar yang sehat.

Bukan karena kedekatan primordial, atau sebagai tim kampanye politik, sehingga menampakkan wujud ambisi 'tebal muka', ingin meraih jabatan tertentu dengan jalan pintas. Dalam konteks pemilu, sikap pro - kontra akan selalu ada dan itu lumrah, asal sesuai porsinya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved