Hari Tani

Dilema Petani Enrekang, Dituntut Tingkatkan Produksi di Tengah Harga Pupuk dan BBM yang Menjulang

Selama 62 tahun pemerintah Indonesia menggaungkan momen bersejarah itu sebagai hari untuk para petani.

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Muh. Irham
Tribun Enrekang/Erlan Saputra
Aktivitas petani menggarap sawahnya di Desa Sumbang, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Minggu (25/9/2022). 

ENREKANG, TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah sejatinya telah menetapkan 24 September sebagai momentum Hari Tani Nasional.

Hal itu dibuktikan lewat Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

Selama 62 tahun pemerintah Indonesia menggaungkan momen bersejarah itu sebagai hari untuk para petani.

Namun, masih banyak persoalan dialami para petani, mulai sengketa lahan, harga pupuk yang menjulang, gagal panen, kenaikan harga BBM, hingga merosotnya nilai harga jual panen.

Seperti nasib yang dialami sejumlah petani di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, kesejahteraan masih tidak memihak kepada mereka.

Pamba (40) seorang petani di Desa Sumbang, Kecamatan Curio, mengatakan sejak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dirinya semakin sulit mendapatkan harga pupuk yang lebih murah.

"Sekarang pupuk subsidi dan non subsidi semakin tinggi, racun pembasmi hama, semuanya mengalami kenaikan harga. Tentu ini membuat kami sebagai petani semakin menjerit," katanya.

Ia melanjutkan, para petani kini menanggung beban lebih besar. Ia mengaku tidak tahu harus mengadu ke siapa terkait keluhan mereka.

Selain itu, konflik agraria masih terus berlanjut di Kecamatan Maiwa dan Cendana yang melibatkan masyarakat dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV soal sengketa lahan perkebunan.

Ketua Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU) Zulfikar mengatakan, pencanangan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani itu sangat berbanding terbalik dengan kejadian di Kabupaten Enrekang.

"Pemerintah selalu menggaungkan kesejahteraan petani, namun yang terjadi lahan milik petani malah dirampas dan digusur oleh PTPN XIV," kata Zulfikar kepada Tribun-Timur.com, Minggu (25/9/2022).

Olehnya itu, Zulfikar berharap agar pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani dengan kembalikan tanah yang dirampas oleh pihak PTPN XIV.

"Pemerintah daerah harusnya pro terhadap rakyat, apalagi di Kabupaten Enrekang itu ada 80 persen hidup sebagai seorang petani. Salah satunya itu lahan warga yang diambil alih oleh PTPN XIV untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit," pungkasnya.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved