Airlangga Hartarto Sebut Pemerintah Belum Tetapkan Konversi Kompor 3 Kg Ke Listrik Tahun Ini

Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerintah belum akan menetapkan konversi kompor gas elpiji tiga kilogram menjadi kompor listrik induksi.

Editor: Content Writer
DOK MENKO AIRLANGGA
Airlangga Hartarto saat mengikuti kegiatan The Cooler Earth Sustainability Summit 2022 yang diadakan oleh CIMB Niaga, Rabu (21/9/2020). 

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerintah belum akan menetapkan konversi kompor gas elpiji tiga kilogram menjadi kompor listrik induksi di tahun ini saat konferensi pers secara virtual, Jumat (23/9/2022).

Airlangga mengatakan bahwa hal ini berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, konversi ini masih dalam tahap uji coba.

“Pemerintah belum memutuskan terkait program konversi kompor elpiji tiga kilo menjadi kompor listrik induksi,” kata Airlangga.

Menko Perekonomian melanjutkan bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk tidak memberlakukan konversi kompor gas elpiji menjadi listrik induksi.

Dikarenakan pemerintah mempertimbangkan masukan dari masyarakat, pemberitaan media massa, serta pemantauan langsung kondisi di lapangan mengenai program konversi ini.

Pemerintah juga memastikan pembahasan anggaran program konversi kompor gas ke listrik induksi juga belum dibahas dengan DPR.

Dalam artian anggaran untuk merealisasikan program konversi kompor gas tiga kilogram ke listrik induksi belum disetujui.

Hanya saja pemerintah mengaku saat ini akan dilakukan uji coba konversi kompor gas tiga kilogram menjadi listrik industri di Solo dan Bali.

"Program kompor listrik induksi ini masih menjadi uji coba atau prototipe sebanyak 2.000 unit dari rencana 300 ribu unit.

"Pelkasanaannya sendiri akan berlangsung di Bali dan di Solo,” kata Airlangga.

Menko Perekonomian mengatakan bahwa hasil dari uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi.

Juga pengujian terkait program konversi kompor gas jadi listrik industri.

Airlangga memastikan pemerintah akan cermat dan memikirkan banyak hal terkait realisasi program ini.

“Pemerintah akan menghitung dengan cermat segala biaya dan risiko, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum program diperlakukan,” tutup Airlangga.(adv/rerifaabdurahman).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved