Soal Penghapusan Honorer 2023 Ditunda, Danny Pomanto Bilang Laskar Pelangi Masih Tenaga Honorer
Pemkot Makassar kata Danny Pomanto sudah mengubah status tenaga honorer menjadi semi outsourcing yang kini disebut laskar pelangi.
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Danny Pomanto tak mempermasalahkan terkait kabar penghapusan honorer 2023 batal.
Menurutnya, penghapusan honorer 2023 sudah lama diwacanakan dan dihapus atau tidak bukan masalah.
Pemkot Makassar kata Danny Pomanto sudah mengubah status tenaga honorer menjadi semi outsourcing yang kini disebut laskar pelangi.
“Bagi kami tak ada masalah karena laskar pelangi itu masih di antara honorer dengan outsourcing. Jadi bisa outsourcing bisa honorer,” katanya, Selasa (20/9/2022).
Ia membeberkan alasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara-Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) menunda penghapusan honorer.
MenPAN RB menerima masukan dari kepala daerah terkait nasib honorer dan paham kondisinya karena pernah menjabat sebagai kepala daerah.
“Kan Mempan ini pernah jadi kepala daerah. Dia sahabat baik. Jadi paham betul. Saya kira bukan dihapus, tapi ditunda,” katanya.
Ia menambahkan laskar pelangi yang dibentuk memang dipersiapkan untuk menjadi tenaga outsourcing.
Sisa mencarikan pijak ketiga jika penghapusan honorer betul-betul dilakukan.
“Tadinya kita siapkan (pihak ketiga), tapi karena ditunda jadi belum,” jelasnya.
Tenaga outsourcing bisa diperbarui per tiga bulan.
Jika kinerjanya dianggap buruk maka terancam digantikan karena yang diukur adalah profesionalismenya dalam bekerja.
Sementara honorer perekrutannya dilakukan tiap tahun, biasanya menjelang akhir tahun.
“Setahun sekali (perekrutan) kalau honorer. Kalau outsourcing bisa per tiga bulan. Tapi kalau outsourcing gajinya harus profesional. Sesuai dengan kemampuannya,” katanya.
Diketahui, Pemkot Makassar merekrut laskar pelangi akhir 2021.
Mereka terdiri dari honorer lama yang lulus seleksi laskar pelangi juga beberapa pendatang baru yang ikut seleksi.
Total tenaga laskar pelangi diterima mencapai 12.800 orang.
Mereka mulai bekerja pada Juli lalu setelah melewati seleksi keahlian oleh Badan Kepegawaian dan Pengelolaan SDM Daerah (BKPSDMD).(*)
