Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Legislator Partai Gerindra dan PKS Soal Penggunaan Kompor Induksi atau Kompor Listrik

Anggota Komisi D DPRD Makassar Yeni Rahman menyatakan pemerintah harus mengkaji secara baik rencana penggunaan kompor listrik 1.000 watt.

TRIBUN TIMUR/SITI AMINAH
Anggota Komisi D DPRD Makassar Yeni Rahman menyatakan penggunaan kompor listrik 1.000 watt atau kompor induksi harus dikaji baik-baik. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Anggota Komisi D DPRD Makassar Yeni Rahman menyatakan pemerintah harus mengkaji secara baik rencana penggunaan kompor listrik 1.000 watt atau kompor induksi.

Jangan sampai kata Yeni, semakin mencekik rakyat.

“Keadaan ekonomi rakyat sedang tidak baik, perlu kajian bagus sebelum menerapkannya,” kata Yeni.

Disamping itu, adanya wacana penarikan subsidi listrik dinilai berdampak buruk jika warga dipaksa menggunakan kompor listrik.

Warga menengah kebawah yang hanya mengunakan listrik berdaya 450 watt, 900 watt, dan 1.200 watt dipastikan tidak bisa menggunakan kompor listrik.

“Kalau subsidi ditarik ujung-ujungnya akan memberatkan masyarakat, rakyat semakin terpuruk,” ujarnya.

Baca juga: Kompor Listrik Tidak Pro Rakyat

Belum lagi nasib pelaku UMKM harus dipikirkan, jika mereka tidak menggunakan tabung gas melon, maka akan menyulitkan mereka berdagang.

Setidaknya, pemerintah harus transparan terkait ketersediaan LPG dan bagaimana keberlanjutan subsidi listrik ke depan.

Pemerintah kata Yeni juga harus memberikan solusi meringankan masyarakat jika kebijakan ini diterapkan.

Dukung Pemerintah

Sementara Anggota Komisi D DPRD Makassar Kasrudi mendukung langkah pemerintah menghapus LPG 3 kilogram dengan penggunaan kompor listrik.

Menurut legislator Gerindra Makassar itu, salah satu dampak dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM) ditakutkan bahan bakar termasuk LPG akan terus naik, sehingga perlu antisipasi dari awal.

“Subsidi LPG 3 kilogram mungkin besar juga, maka pemerintah melihat ke depan baiknya menggunakan kompor listrik,” katanya.

Namun, perlu sosialisasi secara baik kepada masyarakat. Ia menilai, pemerintah tidak mungkin menerapkan kebijakan tanpa menimbang dan memperhitungkan dampak dengan jelas.
Ia menambahkan, Makassar siap dengan kebijakan ini karena listrik di Makassar mengalami surplus dan jarang gangguan.

Disamping itu, kata Kasrudi pemakaian kompor listrik akan lebih murah dan efisien dibanding gas LPG 3 kilogram.

“Menurut saya cukup bagus langkah yang diambil pemerintah, pemakaian juga kalau menurut hitungan saya pernah baca lebih irit. Saya mendukung ini, malah lebih efisien,” katanya.(*)

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved