Kemenkumham Sulsel Turunkan Tim untuk Langsungkan Monev, Dukung Peningkatan Layanan Bantuan Hukum

Kanwil Kemenkumham Sulsel) terus mendukung peningkatan kualitas layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam keterangannya di Kanwil Sulsel.

Editor: Content Writer
DOK KEMENKUMHAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) mendukung peningkatan kualitas layanan bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) kepada masyarakat miskin dalam keterangannya di Kanwil Sulsel, Senin (19/9/2022). Salah satu upaya yang dilakukan Kanwil Sulsel ialah dengan menurunkan tim untuk melangsungkan monitoring dan evaluasi. 

KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) terus mendukung peningkatan kualitas layanan bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) kepada masyarakat miskin dalam keterangannya di Kanwil Sulsel, Senin (19/9/2022).

Salah satu upaya yang dilakukan Kanwil Sulsel ialah dengan menurunkan tim untuk melangsungkan monitoring dan evaluasi.

Kepada Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di Kabupaten Soppeng, Sengkang dan Pinrang.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Hukum, Andi Haris beserta Tim.

Andi Haris mengatakan bahwa pelaksanaan monev ini diawali di Rutan Kelas IIB Watansoppeng, Rutan Kelas IIB Sengkang dan Rutan Kelas IIB Pinrang.

“Pelaksanaan monev dilakukan melalui wawancara terhadap klien penerima bantuan hukum gratis," kata Andi Haris.

Foto bersama pada pelaksanaan Monev, yang diawali di Rutan Kelas IIB Watansoppeng, Rutan Kelas IIB Sengkang dan Rutan Kelas IIB Pinrang.
Foto bersama pada pelaksanaan Monev, yang diawali di Rutan Kelas IIB Watansoppeng, Rutan Kelas IIB Sengkang dan Rutan Kelas IIB Pinrang. (DOK KEMENKUMHAM)

Monitoring dan evaluasi layanan bantuan hukum ini memiliki tujuan mengukur tingkat kualitas layanan bantuan hukum yang telah disumbangkan oleh Organisasi Bantuan Hukum pada penerima bantuan. 

Saat ini terdapat 30 Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM yang tersebar se – Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan jumlah permohonan bantuan hukum lebih dari 600 permohonan selama triwulan III Tahun 2022.

Andi Haris juga menyampaikan harapannya untuk hasil dari monitoring dan evaluasi ini.

"Semoga melalui monev ini, masyarakat dapat dilayani dengan baik sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum," harap Andi Haris.

Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum ini masyarakat miskin diharapkan mendapat pelayanan yang layak dan tidak ada pungutan-ungutan yang memberatkan.(adv/rerifaabdurahman).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved