Kompak di Jalan, Mahasiswa UMI & Unhas Geruduk Kantor DPRD Sulsel Tuntut Turunkan Harga BBM

Sehingga PKS dengan tegas meminta pemerintah untuk menurunkan harga BBM.

Ia menyebutkan banyak alternatif lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menstabilkan ekonomi.

Seharusnya, kata dia, yang harus dilakukan pemerintah adalah meminta para koruptor mengembalikan uang yang telah dirampok.

"Uang yang dirampok oleh para koruptor agar segera dikembalikan sehingga itu bisa digunakan untuk masyarakat," katanya. 

Hal yang sama disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel Isnayani.

Ia mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak sesuai dengan tagline pemerintah untuk bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat.Kenaikan harga BBM bersubsidi, kata dia, justru memberikan pukulan bagi ekonomi rakyat.

Selain itu juga akan berdampak bagi daya beli masyarakat yang saat ini belum pulih dari pandemi Covid-19.

"Karena itu, kami Fraksi PKS meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM ini," kata legislator asal Kabupaten Bulukumba itu.

Isnayani menyebutkan ada enam alasan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

1. Dana subsidi dalam anggaran APBN 2022 sudah direvisi dengan asumsi harga ICP dari USD 63 menjadi USD 100 per barel.

2. Pemerintah tidak amanah dan lalai dalam memastikan subsidi BBM ini tepat sasaran.

3. Persentase kenaikan BBM yang besar secara tiba-tiba yang melewati batas psikologis masyarakat.

4. Masyarakat yang belum pulih benar dari dampak pandemi dan sangat rentan terdampak kenaikan BBM ini dari segi daya beli.

5. Dampak ikutnya inflasi akan menyebabkan naiknya harga-harga barang.

6. Kenaikan BBM akan berpengaruh pada harga pangan. (*)