Setelah Demo, Apalagi?

Oleh: Muh Akbar
Mahasiswa Sosiologi Universitas Hasanuddin

TRIBUN-TIMUR.COM - Pasca ditetapkannya kenaikan harga BBM pada tanggal 3 September 2022 pada pukul 14:30 WIB, secara simultan berbagai aksi demonstrasi telah terjadi di beberapa titik wilayah yang ada di Indonesia, dan, Kota Makassar tergolong yang paling aktif menghiasi langit sorenya dengan orasi, puisi perlawanan, dan suara keresahan atas apa yang menimpa mereka hari-hari belakangan.

Namun, menurut penulis, ada yang cukup mengganggu dari gerakan yang diinisiasi oleh kebanyakan kelompok mahasiswa, Hal ini hadir jelas dalam sebuah video yang beredar di Internet.

Di video itu terdapat seorang ibu sedang berdebat kusir dengan kawanan mahasiswa.

Singkatnya si Ibu memprotes mengapa jalan ditutup, lalu menyarankan mereka mestinya pergi berdemo ke tempat yang dianggap strategis–gedung DPRD semisal.

Mahasiswa sebagai lawan debatnya itu pun menanggapi aksi yang mereka lakukan atas dasar keadaan darurat, dan lebih baik sengsara sementara (dengan menutup jalan) ketimbang sengsara selamanya-yang mungkin ia rujuk adalah kenaikan konsekuensi setelah naiknya BBM.

Dan, mirisnya adalah di Lokasi tempat debat kusir itu berlangsung selang beberapa jam setelahnya saling gesek terjadi antara warga dan mahasiswa.

Entah siapa yang memulai duluan memercik api tersebut sehingga membakar amarah masing-masing pihak. Jelasnya, botol, kayu dan batu kemudian banyak berbicara selepas gesekan terjadi.

Tidak ada kawan, mahasiswa dan masyarakat justru saling melempar satu sama lain.

Usaha untuk meredam amarah yang membuncah terasa membuang waktu saja. Seakan melempar-lempar adalah metode meluapkan emosi paling paripurna dalam kondisi seperti itu.

Insiden tersebut akhirnya berhenti ketika warga (kebanyakan pengendara) berhasil menerobos jalanan yang sebelumnya ditutup oleh kawan-kawan mahasiswa. Mungkin juga terhenti karena keduanya sadar itu adalah tindakan sia-sia.

Alih-alih menyuarakan isu lebih menggema sekaligus menyukseskan capaian yang diharapkan dari sebuah gerakan, aksi demonstrasi di Pintu 1 Unhas hari itu justru menelanjangi sedikit-demi sedikit kekurangan-kekurangan yang hadir. Dan menurut hemat penulis itu harus dievaluasi sesegera mungkin.

Perlawanan Tanpa Kekerasan

Yang mesti dicermati kawan-kawan mahasiswa adalah penggunaan gerakan nir-kekerasan yang total. Meski hampir mayoritas gerakan yang ada menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan tanpa sedikitpun melibatkan kekerasan.

Namun dalam menit-menit terakhir kehadiran gerakan, kerap kali mereka kecolongan dalam sisi pengendalian emosi dan akhirnya menyulut keributan yang tidak berarti.

Memang, faktor eksternal seperti munculnya provokator tidak boleh dihilangkan dari pembahasan. Dan, di sinilah “seni” gerakan sosial yang hakiki bisa digali dengan merujuk pada beberapa preseden, dan apa yang Mahatma Gandhi lakukan adalah rujukan yang bernas.

Gandhi mengenalkan Satyagraha sebagai alternatif gerakan untuk memusnahkan diskriminasi rasial di beberapa negara, seperti Afrika Selatan dan India yang masih berada dalam kungkungan Kolonialisme.

Praktik itu berusaha mengelaborasi aksi nirkekerasan dan usaha menyentuh hati lawan agar melunak.

Menurut Parekh dalam “Gandhi: Sebuah Pengantar Singkat” Metode ini memerlukan pengaktifan jiwa, mobilisasi energi moral yang ada di diri Individu, menarik baik kepala dan hati, dan menciptakan iklim kondusif menyelesaikan konflik berdasarkan niat baik bersama.

Terdengar filosofi memang, tapi prakteknya cukup mudah: bila anda dipukul, jangan melawan, bila anda dilempari, jangan balik melempar, bila anda dihina, jangan ikut menghina balik.

Apabila ini diterapkan, saya yakin gesekan yang tidak perlu antar pihak lawan, dan bahkan warga–yang keresahannya justru ikut disuarakan–tidak akan terjadi.

Efeknya tidak sampai disitu saja, kemungkinan persepsi positif dari sebuah gerakan sosial akan segera mengemuka di kalangan masyarakat luas.

Berisiko memang, tapi itu yang Gandhi lakukan, dan berhasil. Peralihan Haluan Target.

Agar perselisihan yang tidak semestinya terjadi dapat terealisasi, maka haluan target yang patut untuk dijadikan sasaran demonstrasi bukan lah masyarakat biasa yang menggunakan jalan umum.

Mereka yang berada dalam pucuk-pucuk kekuasaan seyogyanya ditodong ribuan pertanyaan, dimintai keberpihakan, dan seturut dengan itu mesti dipaksa menyuarakan isu ini tanpa melihat dia berangkat dari partai mana dan sedang berposisi apa di parlemen.

Inilah saatnya mendata dan melakukan verifikasi terhadap para pejabat dan pihak berwenang mana saja yang pas kiranya. Atau, kalau tidak mau repot, silahkan lakukan aksi sentral ke titik vital yang ditempati oleh para penguasa yang bersangkutan.

Biarpun aksi sektoral yang terjadi simultan di beberapa titik dan ruas jalan di Kota Makassar mempunyai maksud dan tujuannya tersendiri, akan tetapi hal itu tidak akan bernas apabila yang dirugikan secara materil dan mental adalah warga sendiri. 

Meski tidak selamanya kondisi akan begini.

Tulisan ini tidak akan cukup membahas kelemahan gerakan aktual, tapi setidaknya ia bisa menjawab: setelah demo, apalagi? dan jawabannya hanya evaluasi!(*)