Rakor MPN Bahas Sidang Komisi yang Akan Berikan Rekomendasi Terkait Masalah MPN dan MKN

Kanwil Kemenkumham Sulsel melangsungkan Rakor hari kedua Majelis Pengawas Notaris (MPN) Wilayah Sulsel di Hotel Claro Makassar, Selasa (13/9/2022).

Editor: Content Writer
DOK KEMENKUMHAM
Foto bersama di Rapat Koordinasi ( Rakor ) hari kedua Majelis Pengawas Notaris (MPN) Wilayah Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Selasa (13/9/2022). 

KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham Sulsel) melangsungkan Rapat Koordinasi ( Rakor ) hari kedua Majelis Pengawas Notaris (MPN) Wilayah Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Selasa (13/9/2022).

Rapat ini masuk pada pembahasan sidang komisi yang akan memberikan masukan dan rekomendasi dari permasalahan mengenai Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak dalam sambutan pembukaan menyampaikan agar setiap peserta dapat menyumbangkan pemikiran untuk perbaikan pelaksanaan jabatan notaris dalam sidang komisi.

Dengan membuat rumusan dan rekomendasi mengenai pelaksanaan kewenangan MPW/ MPD serta perubahan dan pengesahan badan hukum.

Berikutnya, perumusan dan rekomendasi terkait penyimpanan protokol notaris serta notaris tidak aktif dan tidak berada di tempat kedudukan.

Ada juga membuat rumusan dan rekomendasi terkait optimalisasi kinerja MKN serta pemberian sanksi pada pelanggaran kode etik notaris.

Kanwil Kemenkumham Sulsel saat melangsungkan Rapat Koordinasi hari kedua Majelis Pengawas Notaris (MPN) Wilayah Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Selasa (13/9/2022).
Kanwil Kemenkumham Sulsel saat melangsungkan Rapat Koordinasi hari kedua Majelis Pengawas Notaris (MPN) Wilayah Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Selasa (13/9/2022). (DOK KEMENKUMHAM)

Pada pelaksanaan Rakor hari kedua ini, peserta dibagi dalam tiga komisi, masing-masing komisi mengangkat sejumlah yang memberikan masukan pada pelaksanaan tugas dan fungsi MPN dan MKN.

Sedikitnya dua puluh empat rekomendasi yang dihasilkan dari tiga komisi yang ada, salah satunya, diperlukan aplikasi surat-menyurat bagi MPD dan MPW.

Dimana perlu diatur terkait penjatuhan sanksi pemberhentian sementara pada Notaris yang sedang menjalani proses hukum.

Baik diadakan penahanan maupun tidak dilakukan penahanan ataupun yang telah dijatuhi sanksi hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun.

Hasil dari rekomendasi sendiri ialah diskusi bersama komisi yang berasal dari unsur Kanwil Kemenkumham Sulsel, MPNW, MKNW dan MPD seluruh wilayah Sulsel mengenai daftar inventarisasi masalah kenotariatan.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Mohammad Yani menjelaskan bahwa hasil dari ketiga komisi tersebut akan jadii rekomendasi dari Rakor MPN ini.

“Rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi masukan dalam pelaksanaan tugas MPN dan MKN guna mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan notaris di wilayah Sulsel,” jelas Yani.

Adapun, hasil rekomendasi ini akan diteruskan ke Direktorat Perdata Dirjen AHU.(adv/rerifaabdurahman).

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved