Untuk mewujudkannya, lanjut Sunarso, dibutuhkan pendampingan yang berorientasi pula pada upaya memasukkan masyarakat. Utamanya, masyarakat yang belum bankable dalam sistem layanan jasa perbankan.

Kemudian setelah layak secara komersial, sebut dia, nasabah diberi pilihan akses permodalan berbasis gadai melalui Pegadaian atau mengambil pinjaman ke BRI seperti melalui produk Kredit Umum Pedesaan (Kupedes).

“Setelah itu kami dorong mereka untuk naik kelas dan kami ikuti journey secara sistematis melalui sistem,” imbuh Sunarso.

Ia mengungkapkan bahwa Holding UMi termasuk sumber dana murah.

Sebab, nasabah yang disasar bisa melakukan transaksi meskipun hanya memiliki uang Rp 1 juta sampai Rp 2 juta. Bahkan, nasabah juga diajari untuk memiliki tabungan atau menabung.

Lebih lanjut Sunarso menjelaskan, Holding UMi merupakan sumber pertumbuhan baru bagi BRI ke depannya.

“Ultra Mikro ini selain sebagai sumber pertumbuhan baru akan memberikan banyak benefit atau manfaat, baik secara ekonomi maupun social value atau nilai sosial. Selain itu, secara sustainable return atau pengembalian yang berkelanjutan kepada stakeholder BRI," tuturnya.

Sunarso menilai, pengembangan Holding UMi tak terlepas dari potensi sumber daya yang dimiliki ketiga entitas.

Seperti BRI Group memiliki jaringan yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia meliputi 6.500 micro outlet.

Kemudian, PNM memiliki 3.600 outlet dan Pegadaian sebanyak 4.000 outlet. Jaringan ini diperkuat pula oleh lebih dari 530.000 Agen BRILink sebagai layanan branchless banking atau perbankan tanpa cabang.

“BRI Group memiliki lebih dari 63.000 financial advisor atau penasihat keuangan yang handal dan berpengalaman untuk memberikan layanan prima kepada nasabah mikro dan ultra mikro,” jelas Sunarso.

Selain itu, lanjut dia, Holding UMi pun akan menguatkan pengembangan micro payment ecosystem atau ekosistem pembayaran mikro.

Perkokoh pondasi ekonomi kerakyatan Indonesia

Pada kesempatan terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa Holding UMi telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Ia menjelaskan, ada dua konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diadopsi.

“Pertama, bagaimana BUMN memastikan usaha pelaku UMKM dan UMi mendapatkan pembiayaan yang sesuai dilengkapi dengan pendampingan yang tidak kalah penting. Kedua, menjaga rantai pasok,” jelas Erick.