Tepis Kakanda Nego Adinda Demo, HMI MPO Makassar Kompak Aksi Hambat Perekonomian di Pelabuhan
Kebijakan kenaikan harga BBM telah diterapkan lebih dari sepekan. Gelombang aksi unjuk rasa pun terus bergelora di ruas jalan kota Makassar.
Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Ari Maryadi
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kebijakan kenaikan harga BBM telah diterapkan lebih dari sepekan.
Gelombang aksi unjuk rasa pun terus bergelora di ruas jalan kota Makassar.
Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Makassar pun telah melakukan beberapa kali aksi terkait penolakan kenaikan harga BBM Bersubsidi.
Sejak Kamis (8/9/2022), HMI MPO Cabang Makassar setiap harinya turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM.
Terbaru, aksi HMI MPO Cabang Makassar bekerjasama dengan HMI MPO Cabang Pangkep di bawah payung HMI MPO Badan Koordinasi (Badko) Sulawesi Selatan dan Barat.
"Aksi kita lakukan di tempat yang sama sekali jarang disentuh oleh aktivis mahasiswa. Titik aksi yang disasar adalah Objek Vital Nasional di Makassar yang terletak di sudut Jalan Nusantara menuju Jalan Tol Reformasi," ujar Ketua HMI MPO Cabang Makassar, Ahmad Nurfajri, Selasa (13/9/2022)
"Lokasi tersebut merupakan satu-satunya akses bagi truk pengangkut kargo untuk keluar-masuk di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar," sambungnya
Menurutnya, alasan mendasar aksi di lokasi tersebut untuk melumpuhkan roda persebaran logistik bahkan perekonomian di Sulawesi Selatan.
"Kita ingin mengembalikan marwah gerakan sosial, bahwa aksi massa yang dilakukan di jalan adalah untuk menghambat bahkan melumpuhkan roda perekonomian, seperti yang dituliskan Muhammad Ridha dalam buku Melawan Rezim Infrastruktur," Jelas Fajri.
"Tak sampai disitu, aksi massa di jalan yang dilakukan oleh HMI MPO merupakan antitesa dari gerakan aktivis mahasiswa di Makassar yang melakukan FGD di Hotel Claro," sambungnya.
Aksi massa yang dilakukan di dekat pelabuhan tersebut berhasil membuat truk pengangkut kargo bertumpuk-tumpuk.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Makassar Ahmad Nurfajri menyebutkan bahwa argumen pemerintah soal subsidi adalah beban negara, merupakan argumen terburuk sepanjang sejarah kenaikan BBM.
"Ini merupakan argumen terburuk, Sebab, argumen itu sama saja mengabaikan Konstitusi UUD 1945," jelas mahasiswa Unhas ini
Ia pun mengajak massa aksi untuk menebalkan Sumpah Mahasiswa Indonesia di diri setiap mahasiswa
"Hal itu menegaskan bahwa, selama memimpin negara masih menunjukkan penindasan, kebohongan, dan ketidakadilan kepada rakyat, maka selama itu pula HMI MPO akan terus menyuarakan aspirasi rakyat," kata Fajri
