Kelapa Sawit

Temui Bupati Indah Putri Indriani, BPKP Mau Lapor Hasil Audit Pabrik Kelapa Sawit di Lutra ke Luhut

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) telah mengauaudit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Luwu Utara.

Penulis: Ivan Ismar | Editor: Sukmawati Ibrahim
Ivan Ismar/Tribun-Timur.com
Kepala perwakilan BPKP Provinsi Sulsel, Rizal Suhaili entry meeting bersama Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, di ruang kerja Bupati Luwu Utara, Senin (12/9/2022). Hasil audit ini disampaikan kepada Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.         

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) telah mengauaudit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Luwu Utara.

Audit ini tentang soal tata kelolah PKS di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Itu diungkapkan, Kepala perwakilan BPKP Provinsi Sulsel, Rizal Suhaili pada entry meeting bersama Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, di ruang kerja Bupati Luwu Utara, Senin (12/9/2022).

Rizal mengatakan, kunjungan kali ini selain silaturahmi, juga menyampaikan hasil audit pabrik kelapa sawit.

"Beberapa hari ini tim telah mengunjungi langsung PKS yang ada di Luwu Utara," kata Rizal.

"Dari hasil audit kita merekomendasikan agar pemda terus intens dalam pengawasan,"

"Termasuk kewajiban pabrik yang belum di tunaikan," kata Rizal.

Ia mengatakan, nantinya, hasil audit ini disampaikan kepada Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

"Sehingga pemerintah memiliki data valid tentang pabrik sawit yang masih aktif,"

"Serta apa saja kendala yang ada di lapangan," terangnya.

Bupati Indah Putri Indriani mengapresiasi BPKP Sulsel telah melakukan audit di semua PKS di Luwu Utara.

"Hasil audit ini tentu akan menjadi data pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam tata kelolah PKS," kata Indah Putri Indriani.

Menurut Indah Putri Indriani, pertemuan ini menjadi bentuk komitmen yang tinggi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/kab/kota.

Ini dalam mendukung peningkatan dan pengembangan industri nasional/daerah berbasis komoditas unggulan, agar dapat dioptimalkan menjadi pendapatan daerah. (*)


  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved