Ingat PDIP Tolak BBM Naik Tahun 2013? Kini Giliran PKS Demo saat ‘Banteng’ Berkuasa

TRIBUN-TIMUR.COM- Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) turun demonstrasi tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Makassar dan Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu (6/9/2022). 

Aksi ini sebagai lanjutan Fraksi PKS DPR RI memilih walk out dalam forum Rapat Paripurna pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, Selasa (6/9/2022). 

Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto meminta waktu untuk interupsi saat Menteri Keuangan Sri Mulyani mau melakukan penyampaian pandangan pemerintah soal RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2021.

Dalam interupsi itu, Mulyanto menyatakan PKS menolak kenaikan harga BBM subsidi, sejak Sabtu (3/9/2022) yang lalu.

Saat itu, ketua DPR RI, Puan Maharani memberikan izin. 

"Silahkan," ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

PKS memandang kenaikan harga BBM akan memberatkan masyarakat.

"Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS, dengan ini kami menyatakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat," ungkap Mulyanto dalam Rapat Paripurna yang dilakukan di Gedung DPR Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Dari pantauan Tribun di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, kader PKS turun aksi ke jalan, Sabtu (10/9/2022). 

Mereka menyuarakan untuk menolak kenaikan BBM. 

“Jangan Bikin Masyarakat Tambah Sengsara,” begitu tulisan dalam spanduk yang ditenteng PKS di Kota Makassar. 

PKS bukan partai pertama yang demonstrasi. 

Pada tahun 2013, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan demonstrasi serupa saat presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa. 

Pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Pengumuman itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian pukul 22.00 WIB.

Melalui Peraturan Menteri ESDM No 18/2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu, harga premium RON 88 ditetapkan Rp6.500 per liter atau naik Rp2.000, sedangkan solar Rp5.500 per liter atau naik Rp1.000.

Keputusan ini diambil pemerintah untuk menyehatkan menyehatkan fiskal. Jika konsumsi BBM tidak dikendalikan melalui kenaikan harga, konsumsi BBM hingga akhir 2013 bisa menembus 53 juta kiloliter (kl) dan beban belanja subsidi BBM berpotensi mencapai Rp250 triliun-Rp296 triliun.

Kala itu, Kader Banteng turun ke jalan demonstrasi tolak kenaikan BBM. 

Mereka melakukan aksi jalan kaki dari Tugu Proklamasi menuju bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2013). 

Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan PDIP atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. 

Saat itu, PDIP menjadi kader non pemerintahan. 

Kini setelah PDIP berkuasa giliran partai oposisi, PKS demonstrasi.  

Saat SBY berkuasa, PKS menjadi salah satu partai pendukung pemerintahan.(*)