Tak Hanya Partai Demokrat Sulsel, Gubernur juga Tolak Kenaikan Harga BBM: Ini Sangat Berat

TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengungkapkan kenaikan harga BBM bersubsidi sangat berat bagi dirinya.

"Yang pastinya rakyat sangat berat. Jangankan rakyat, saya aja gubernur berat. Jadi ini sangat berat," ujar Edy Rahmayadi, usai rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (7/9/2022).

Oleh karena itu, Edy Rahmayadi tidak menyalahkan aksi unjuk rasa masyarakat memprotes kenaikan harga BBM.

"Saya tahu rakyat saat ini resah dan demo, saya tak menyalahkan itu," ujar Edy Rahmayadi.

Meski demikian, Edy Rahmayadi mengatakan situasi sulit sekarang ini harus dihadapi dengan 'kepala dingin' dan dengan pikiran positif.

Ia mengatakan sedang memikirkan langkah-langkah yang akan membantu masyarakat menghadapi situasi sulit imbas kenaikan harga BBM.

"Kita mau menghitung sebenarnya yang real kebutuhan Sumatera Utara, terus kenapa seperti ini. Yang pastinya inflasi kita saat ini berada dalam kisaran 5,3 persen. Ini harus kita hitung kembali dengan naik itu," jelas Edy.

"Mampukah rakyat kita. Nah ini yang belum. Saya tidak bisa komentar, karena saya tidak tahu ini, karena kita mau rapat ini, nanti dia (Naslindo) yang ahli ekonomi, terus BPS, terus BI, satu lagi si Viktor Lumbanraja. Sehingga nanti kita tahu, sebenarnya apa keperluan kita saat ini, terus apa langkah-langkah kita," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Edy Rahmayadi mengatakan telah melaporkannya juga ke DPRD Sumut.
"Tadi sudah saya laporkan kepada DPRD Sumut langkah-langkah ini, prediksi-prediksi ke depan agar kita bisa menganrisipasi kesulitan-kesulitan rakyat," ujar Edy.

Sikap yang sama juga diperlihatkan Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Demokrat Sulsel juga telah menerima instruksi dari DPP Partai Demokrat terkait penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sebelumnya, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan sejak minggu kedua Agustus telah mengkomunikasikan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota untuk mengambil langkah dan tindakan.

Kamhar Lakumani juga meminta 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten kota untuk melakukan aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM.

Sebab, kenaikan harga BBM dianggap menambah beban rakyat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Demokrat Sulsel Turun Tangan soal Kenaikan Harga BBM, Januar: Rakyat Dihadapkan Pil Pahit

"Karenanya seluruh kader dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat melakukan unjuk rasa menolak kenaikan BBM," kata Kamhar Lakumani kepada Tribun-Timur.com, Rabu (7/9/2022).