Tolak Kenaikan Harga BBM

Tak Hanya Demokrat, Elite PDI Perjuangan di Sulsel juga Tolak Kenaikan Harga BBM

Hal itu disampaikan oleh Takdir saat menerima aspirasi mahasiswa di halaman kantornya, Selasa (6/9/2022) sore. 

Editor: Saldy Irawan
Tribun-Timur.com/Noval Kurniawan
Massa mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Jl Sultan Alauddin, depan Kampus 1 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Selasa (6/9/2022). Mereka menolak kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. 

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA- Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Muh Takdir ikut menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal itu disampaikan oleh Takdir saat menerima aspirasi mahasiswa di halaman kantornya, Selasa (6/9/2022) sore. 

Menurutnya dirinya bersama anggota DPRD lainnya ikut menolak kenaikan BBM.

" Alasannya karena sangat merugikan kenaikannya, untuk itu kami bersepakat dengan adik-adik mahasiswa," katanya.

Tidak hanya Takdir yang menolak BBM tetapi juga Ketua DPRD Sinjai Jamaluddin ikut menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Jamaluddin menegaskan bahwa sikap pemerintah menaikkan BBM menyengsarakan masyarakat. 

Karena itu ia berharap agar pemerintah pusat dapat mengkaji dan membatalkan kenaikan BBM tersebut.

" Kita tahu bahwa naiknya BBM ini hanya menyengsarakan masyarakat khususnya masyarakat bawah," katanya. 

Penolakan itu akan mereka bicarakan kembali di DPRD Sinjai setelah itu mereka akan sampaikan ke DPR RI.

Sebelum mahasiswa mendatangi DPRD menolak BBM terlebih dahulu mereka aksi demo di depan Polres Sinjai

Kedatangan mahasiswa terkait adanya dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan sejumlah oknum warga menjelang pemerintah naikkan BBM

" Kami minta Polres Sinjai mengusut dugaan penimbunan BBM bersubsidi beberapa hari lalu saat jelang harga BBM naik yang dilakukan oleh oknum warga," kata Jenderal Lapangan Aksi Mahasiswa, Haerul.

Ia juga mengungkapkan adanya dugaan penimbunan BBM yang dilakukan oleh oknum karena lemahnya pengawasan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sinjai hingga tingkat polsek. 

Adanya dugaan penimbunan dinilai sebagai bentuk pendistribusian BBM bersubsidi tidak tepat.

Namun aspirasi mereka tak diterima oleh pihak Polres Sinjai hingga mahasiswa membubarkan diri. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved