Anies Baswedan Dipanggil KPK
Ada Aroma Politik di Balik Pemanggilan Anies Baswedan Oleh KPK, Dua Partai Ini Disebut Bermanuver
"Anggota parlemen PSI dan PDIP dari DPRD DKI Jakarta secara intensif, terus menerus, melakukan “politicking & provokasi” untuk mempolitisasi"
lihat foto
TRIBUNTIMUR.COM, JAKARTA - Isu politik mencuat dibalik pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Aroma politik itu diungkapkan Bambang Widjayanto yang tidak lain adalah Mantan Wakil Ketua KPK.
Bambang yang juga eks Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, menuding ada pihak yang sengaja mempolitisasi Formula E untuk 'menyerang' Anies.
Hal tersebut kata dia, tidak terlepas langkah dari Fraksi PSI dan PDIP DPRD DKI Jakarta yang secara intensif menolak terwujudnya program strategis Pemprov DKI Jakarta itu.
"Anggota parlemen PSI dan PDIP dari DPRD DKI Jakarta secara intensif, terus menerus, melakukan “politicking & provokasi” untuk mempolitisasi salah satu program strategis Pemprov DKI Jakarta yang ditujukan justru untuk kepentingan pemerintah dan warga Jakarta," kata Bambang dilansir Tribunnews.com, Rabu (7/9/2022)
Bambang menyebut politisasi tidak hanya dari DPRD namun juga berpotensi datang dari lembaga anti rasuah tersebut.
Sebab, ia khawatir dengan afiliasi politik sejumlah pimpinan KPK yang bisa berdampak pada pengambilan keputusan soal dugaan korupsi Formula E.
"Serta ada 1-2 orang Pimpinan KPK yang ditenggarai dan diduga keras punya afiliasi politik tertentu sehingga dapat saja memaksakan dirinya atas nama kepentingan politik, bukan sepenuhnya melakukan upaya penegakan hukum sesuai kewajiban hukum KPK," ungkap Bambang
Namun demikian, Bambang Widjayanto mengapresiasi langkah Anies Baswedan yang datang ke gedung merah putih memenuhi panggilan KPK, Rabu (7/9/2022)
Kehadiran Anies ke KPK dinilai mampu memberikan informasi lebih dalam soal Formula E.
"Sikap Anies Baswedan dengan merespon untuk menghadiri undangan dari Penyelidik KPK juga perlu diapresiasi karena ditujukan untuk membantu KPK agar semuanya menjadi jelas,"ucap Bambang.
Bambang pun berharap KPK mampu mengambil keputusan hukum secara objektif, adil, dan pasti.
Alih-alih 'brutalitas penegakan hukum', ia ingin KPK memberikan keputusan yang terbaik.
"Semoga yang terbaik yang akan terjadi. Kita ditunjukkan suatu proses penegakan hukum yang autentik, karena mengabdi pada kepentingan daulat hukum yang berpijak pada kepastian dan keadilan," tukasnya.
Anies Datangi KPK
