PPP Terbelah Menuju Pemilu 2024, Suharso Monoarfa Klaim Masih Ketua Umum Sah, Bagaimana Mardiono?

TRIBUN-TIMUR.COM -- Partai Persatuan Pembangunan terbelah dua tahun menuju pemilihan umum 2024. Ketum PPP Diberhentikan.

Suharso Monoarfa memunculkan diri ke arena Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Redtop Hotel, Jakarta, Selasa (6/9/2022) pagi.

Suharso Monoarfa tampil memakai atribut PPP berwarna hijau.

Dalam kesempatan itu, Suharso Monoarfa menegaskan dirinya masih Ketua Umum PPP sah.

Ia mengatakan, informasi yang menyebut dirinya diberhentikan tidak benar.

Suharso Monoarfa terpilih dalam terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Muktamar IX di Kota Makassar, Sabtu (19/12/2020) malam lalu.

"Saya masih ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar," kata Suharso Monoarfa dalam video yang beredar.

Video yang beredar, Suharso Monoarfa mendatangi arena Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Redtop Hotel, Jakarta, Selasa (6/9/2022) pagi.

Suharso Monoarfa mengatakan tidak ingin ada perpecahan lagi di internal PPP.

“Kita tidak ingin konflik lagi. Kita sudah lelah. Jangan memprovokasi hal hal yang tidak benar. Pemilu sudah dekat kita harus konsolidasi, yang tidak mau konsolidasi, minggir,” kata Suharso.

Seorang elite di PPP pun membenarkan Suharso hadir di tengah acara workshop.

Menteri PPN/Bappenas ini mengaku telah memberikan kesempatan untuk bertabayun kepada pihak yang memberhentikannya di posisi ketua umum.

"Saya telah melalukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan baik cerita cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya," kata Suharso.

Dalam kesempatan itu, Suharso juga meminta agar apa yang terjadi di internal partai tak membawa-bawa Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia pun menegaskan, bahwa Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam urusan internal PPP.

"Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga lembaga negara dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga lembaga negara," ujarnya.

"Saya tekankan sekali lagi jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini," pungkas Suharso.

Plt Ketua Umum Versi Mardiono

Sebelumnya diberitakan, Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) mengganti pucuk kepemimpinan.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa dicopot dari posisinya.

Suharso Monoarfa adalah ketua umum partai berlambang kakbah hasil Muktamar IX PPP di Kota Makassar Sulawesi Selatan tahun 2020 lalu.

Artinya, Suharso Monoarfa belum genap dua tahun setelah terpilih dalam Muktamar IX PPP di Kota Makassar.

Suharso Monoarfa beberapa kali mengunjungi Kota Makassar. Setelah Muktamar IX, ia sempat datang membuka Musyawarah Wilayah di Makassar Mei 2021 lalu.

Kini jabatannya diberhentikan oleh tiga pimpinan majelsi DPP PPP melalui musyawarah.

Untuk melanjutkan estafet kepemimpinan sementara, PPP menunjuk Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas Ketua Umum.

Dikutip dari Tribunnews, Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M. Tokan mengatakan pencopotan Suharso lantaran adanya kegaduhan dalam kalangan simpatisan PPP.

Hanya saja terkait kegaduhan yang dimaksud, Usman M. Tokan tidak menjelaskan lebih lanjut.

“Sehingga pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan berat hati, pimpinan tiga majelis yang merupakan Majelos Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan Fatwa Majelis yakni memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani,” katanya, Senin (5/9/2022).

Muhammad Mardiono Terima Amanah

Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) oleh para Majelis dan Mahkamah Partai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang bertema “Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024”.

Dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP, Muhammad Mardiono diamanahkan sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso.

“Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian untuk mengisi jabatan Plt Ketua Umum PPP. Atas dukungan dan doa para kiai yang ada di majelis ini, Bismillah saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di Pemilu 2024,” ujar Muhammad Mardiono, usai Rakernas di Ballroom Swiss-Belinn, Serang, Banten, Senin (5/9/2022).

Sementara itu, Ketua Majelis Syariah PPP KH Mustofa Aqil Siradj menyebut keputusan ini diambil atas usulan berbagai pihak.

Dia pun berharap keputusannya bisa bermanfaat dan lebih baik untuk partai.

“Kami tidak bisa menahan gejolak protes, suara, dan usulan dari berbagai pihak. Tidak kurang dari 10 kali pertemuan kami adakan untuk menanggapi gejolak ini. Keputusan ini semata-mata merespon kiai dan berbagai pihak,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Majelis Kehormatan PPP KH Zarkasih Nur mengaku tidak ada kebencian terhadap pemimpin yang lalu (Suharso).

Ke depannya, dia menyebut kepemimpinan partai akan dilakukan dengan penuh kebersamaan, persatuan, dan kasih sayang.

Sehingga, bangsa Indonesia bisa lebih makmur, sejahtera, dan menjadi umat yang Rahmatan Lil Alamin.

“Kami tetap berhubungan baik, tidak ada yang menaruh kebencian ataupun kemarahan. Tetapi dalam menghadapi masalah sekarang ini kami mengharapkan Suharso melepas tugasnya sebagai Ketua Umum PPP,” ujarnya.

Adapun Rakernas kali ini dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, pengurus harian DPP PPP, serta Ketua dan Sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia.

Kemudian, Anggota DPR RI Fraksi PPP M Amir Uskara dan Achmad Baidowi, serta Ketua Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Habib Farhan Hasan Al Amri.

Sebagai informasi, sebelumnya para Majelis Partai telah dua kali mengirimkan surat kepada Suharso dan memintanya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PPP.

Namun, Suharso tidak kunjung meresponnya.

Terdapat juga rentetan aksi yang meminta Suharso untuk mundur dari jabatannya oleh berbagai elemen seperti; santri, kader PPP, hingga para pecinta kiai.

Aksi tersebut merupakan buntut dari ucapannya terkait “amplop kiai” dan hal lainnya yang dinilai tidak sesuai dengan AD/ART partai.

(Tribunnews/Reza Deni)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Suharso Monoarfa: Kita Tidak Ingin Ada Konflik Lagi, yang Tidak Mau Konsolidasi Minggir