Demonstran Datangi Gedung DPRD Sulsel, Muzayyin Arif: PKS Sejalan Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Demonstran kembali mendatangi gedung DPRD Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar Selasa (6/8/2022) siang.

Demonstran itu datang menyuarakan aspirasi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ).

Dalam kesempatan itu, para demonstran menemui anggota DPRD Sulsel.

Demonstran diterima Wakil Ketua IV DPRD Sulsel Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Muzayyin Arif.

Politisi berlatar santri itu menyatakan pihaknya sejalan dengan sikap mahasiswa Makassar, menolak kenaikan BBM.

"Kami dari PKS sejalan dengan adik-adik mahasiswa, PKS sejak awal menolak kenaikan harga BBM," kata Muzayyin Arif.

Muzayyin Arif ikut memprotes sikap pemerintahan Jokowi telah menaikkan harga BBM bersubsidi dan non subsidi.

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat ini menimbulkan kekhawatiran dari banyak pihak.

Kenaikkan harga BBM diyakini berpotensi menimbulkan efek domino yang berbahaya bagi rakyat.

"Kenaikan harga BBM bersubdisi secara otomatis akan membuat angka inflasi luar biasa melonjak, harga-harga kebutuhan pokok makin mahal, menurunkan daya beli masyarakat, hingga yang paling menyesakkan dada, menambah angka penduduk miskin di Indonesia," kata Muzayyin Arif.

Muzayyin Arif melanjutkan, semua pihak tentu menyadari, kondisi masyarakat Indonesia saat ini belum pulih dan belum bangkit dari terpaan krisis akibat pandemi covid-19.

Terlebih, tanpa adanya kenaikan harga BBM bersubsidi pun, saat ini angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi, harga-harga tak terkendali.

"Tema yang diusung Pemerintah dalam HUT ke-77 RI tahun ini, Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat, rasa-rasanya, tak lebih dari sekadar jargon ketika betul BBM dinaikkan. Justru yang akan terjadi, rakyat akan kembali payah, tercekik, dan sulit untuk bangkit," katanya.

Mahasiswa Makassar Demo Tolak BBM Naik

Aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi masif dilakukan masyarakat serta mahasiswa Makassar dalam beberapa hari ini.

Ribuan mahasiswa Makassar berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi.

Senin (5/9/2022), ada 11 titik massa aksi dipadati sejumlah demonstran.

Seperti di Jl AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (5/9/2022).

Pantauan Tribun-Timur.com pukul 18.17 Wita, massa aksi tolak BBM tumpah ruah di Jl AP Pettarani.

Mereka bahkan memblokir dua arus jalan tersebut.

"Kita tidak akan diam dengan kebijakan yang menyengsarakan masyarakat seperti ini," kata seorang demonstran.

Akibat blokade jalan oleh massa aksi tolak kenaikan BBM, terjadi kemacetan parah.

"Tidak ada yang bisa lewat, putar semua," katanya.

Tak ketinggalan, mahasiswa dari berbagai organisasi berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Jl Urip Sumoharjo, Makassar Senin (5/9/2022).

Mahasiswa datang menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.

Terpantau massa berasal dari HMI, PMII, dan LMND berbaur membakar ban dan berorasi.

Di titik aksi mereka membawa sejumlah spanduk penolakan kenaikan harga BBM. Sebagian dari mereka terlihat menggedor pintu gerbang gedung DPRD Sulsel untuk berusaha masuk.

Massa aksi juga menutup total jalan dari arah kota menuju fly over. Akibatnya, kendaraan yang hendak melintas terpaksa putar balik.

Sebelumnya diberitakan pemerintahan Jokowi resmi menaikan harga BBM per Sabtu (3/9/2022) dan berlaku mulai pukul 14.30 WIB.

Pengumuman kenaikan harga BBM ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Jenis BBM yang mengalami kenaikan harga yakni:

Pertalite, dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter.

BBM jenis Solar Subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter.

Pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 per liter, menjadi Rp 14.500 per liter.

"Ini berlaku satu jam sejak saat penyesuaian harga saat ini, jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB. Terima kasih," kata Arifin dalam konferensi pers, Sabtu (3/9/2022) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Jokowi menegaskan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM merupakan pilihan terkahir yang diambil.

"Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terkahir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," kata Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden.(*)