Pengamat: PPP Harus Susun Kepengurusan Baru Sebelum Gejolak Internal Kian Memanas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatannya.

Pernyataan terkait 'amplop kiai' menjadi pemicu munculnya gejolak internal di PPP.

Tiga Majelis majelis PPP kukuh untuk memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatannya.

Keputusan ini diambil usai rapat Mahkamah Partai pada 2-3 September lalu.

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin Sukri Tamma khawatir gejolak internal akan semakin muncul pasca pemecatan Suharso Monoarfa.

Apalagi orang-orang yang berada di kubu Suharso Monoarfa sebagai loyalis akan ada penolakan dan pertentangan di tubuh partai berlogo kakbah ini.

"Biasanya kalau ada pucuk pimpinan organisasi yang dihentikan tidak pada periodenya tentu akan ada polemik dah gejolak internal organisasi," ucap Sukri Tamma, Senin (5/9/2022).

Karenanya, PPP harus gerak cepat untuk menyusun kembali kepengurusan yang baru.

Suhu internal PPP yang memanas harus segera ditangani, ditakutkan PPP disibukkan dengan urusan menata internal dan akan terkuras energinya sehingga tidak bisa maksimal di 2024.

Jangan sampai masalah ini berlarut-larut dan bisa menganggu konsentrasi kader menjalankan rencana menuju Pemilu 2024.

Kendati demikian, Sukri menilai sudah ada langkah antisipasi yang dipersiapkan pare majelis seiring dengan pemecatan Suharso Monoarfa.

Sebagai partai lama dan sudah teruji dengan konflik internal, Sukri yakin PPP bisa melalui masalah ini dengan cepat.

"PPP sudah berpengalaman dihantam badai. Tetapi PPP dalam hal ini majelis yang mengeluarkan itu sudah memberi pertimbangan kemudian mereka sudah punya strategi antisipasi," jelasnya.

Diharapkan pimpinan yang akan datang bisa memahami kondisi internal PPP dan bisa menjalankan kebijakan jauh lebih baik dari sebelumnya.

Menurutnya, PPP punya banyak tokoh dan orang-orang yang punya kemampuan dan kepemimpinan yang baik. Semua kader memungkinkan termasuk Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara.

"Sekarang tinggal bagaimana apakah para penentu kebijakan, nanti akan munaslub, apakah Amir Uskara mampu meyakinkan bahwa mereka bisa meneruskan dan membawa PPP jauh lebih baik dari sekarang," tutupnya.(*)