Parpol Non Parlemen Gelora Protes Keras Langkah Presiden Jokowi Naikkan BBM

TRIBUN-TIMUR.COM- Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memprotes kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, solar dan Pertamax. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan menteri resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per hari, Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB. 

Partai Gelora adalah partai non parlemen yang menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Selain itu, ada juga Partai Buruh, Partai Demokrat, dan beberapa partai non parlemen. 

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, kenaikan harga BBM akan menyusahkan kehidupan rakyat. 

Mereka sudah susah akibat dampak pandemi dan ketidakpastian global.

Baca juga: Breaking News: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Ratusan Mahasiswa Blokade Jl Sultan Alauddin Makassar

"Argumentasi terkait subsidi sebagai beban ekonomi yang salah sasaran, itu hanya retorika belaka pemerintah saja. Kenaikan harga BBM justru akan semakin menyusahkan masyarakat," kata Fahri, dikutip Tribun Timur, Senin (5/9/2022). 

Menurut Fahri, argumentasi pemerintah subsidi hanya dinikmati oleh pengguna mobil pribadi, bukan rakyat miskin sebagai alasan yang tidak pernah bisa diterima rakyat sampai kapanpun.

Sebab, pencabutan subsidi itu, kata Fahri, merugikan kepentingan rakyat, dan menambah beban hidup masyarakat yang sudah sulit saat ini.

"Hal itu tidak akan pernah diterima rakyat sampai kiamat. Rakyat menganggap pencabutan subsidi akan menambah kesulitan hidup mereka," kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan.

Fahri menegaskan, sesuai konstitusi, maka tugas pemerintah adalah membantu dan membela rakyat di dalam kesulitan hidup.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini berharap pemerintah tidak perlu mengikuti protokol kaum kapitalis, yang tidak menghendaki adanya dukungan kepada rakyat melalui pemberian subsidi.

Baca juga: Depan Kantor DPRD Sulsel Dipasangi Kawat Berduri

"Mereka (kaum kapitalis, red) ingin kompetisi berlangsung secara sempurna, tidak ingin ada subsidi-subsidi, semua harus diserahkan ke mekanisme pasar," tandas Fahri.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022). Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10 ribu/liter. 

Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800/liter. Pertamax juga ikut naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500/liter.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 Triliun menjadi Rp502, Triliun, dan angka ini diprediksi akan meningkat terus.

Sehingga pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit dengan melakukan penyesuaian harga beberapa jenis BBM.

Keputusan menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax, kata Jokowi merupakan pilihan terakhir yang dilakukan pemerintah, karena pemerintah tidak mungkin lagi menanggung beban subsidi yang semakin besar.

Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah telah menyiapkan Bantalan Sosial sebesar Rp24,17 triliun. Namun, bantalan sosial tersebut, dianggap tidak akan mampu mengatasi efek domino dari kenaikan harga BBM.

Daya beli masyarakat dikhawatirkan justru akan semakin menurun dan memicu inflasi semakin tinggi.(*)

Masyarakat bakal semakin susah dalam menjalani kehidupannya pada hari-hari ke depan.

Sebab, kabar soal kenaikan harga BBM beberapa pekan terakhir saja, telah menyebabkan kenaikan harga-harga barang dan memicu panic buying di sejumlah lokasi, apalagi BBM telah dinaikkan sekarang.(*)