Ini Titik Demo di Makassar Hari Ini 5 September: Daya, Jl Urip Sumoharjo, Pettarani, hingga Alauddin

Aksi ini diperkirakan membuat macet jalan trans Sulawesi.

Di Kota Parepare, HMI Cabang Parepare menggelar unjuk rasa di kantor DPRD setempat, Jl Jendral Sudirman.

Gratiskan Pendidikan

Presiden BEM UIN Alauddin, Zulkarnain, mengatakan sebagai presiden, Jokowi memiliki kekuasaan untuk membatalkan kenaikan harga BBM.

"Presiden Jokowi gagal untuk (sejahterakan) rakyat Indonesia," ujarnya dalam program Ngobrol Virtual Tribun Timur, Minggu 94/9/22).

Zulkarnain mengancam akan ada gelombang penolakan kenaikan harga BBM.

"Kami dari UIN, total sekitar sampai 3000 sampai 5000 mahasiswa yang akan turun (unjuk rasa)," jelasnya.

Zulkarnain menyinggung dana bantuan langsung tunai (BLT) yang dicairkan sebelum kebijakan ini diteken sebagai akal-akalan pemerintah dan berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Ini bukan solusi, bisa saja ada gejolak pertikaian di masyarakat menengah ke bawah yang tidak mendapat bantuan," jelasnya.

Dia menawarkan opsi gratiskan pendidikan jika keputusan kenaikan harga BBM tetap dipertahankan.

"Kalau mau naik (BBM), pendidikan juga harus digratiskan. Ini pertukaran yang saya minta. Kalau tawaran ini tidak indahkan, kami akan terus melakukan penolakan khususnya di masyarakat," tambahnya.

Presiden BEM Fisip Unibos, Baso Muhammad Ikram, menyayangkan keputusan presiden menaikkan harga BBM.

Masyarakat Indonesia, katanya, masih dalam kondisi recovery usai pandemi Covid-19.

"Tapi yang menarik, ada yang menjanjikan, sampai akhir tahun 2022 tidak akan menaikkan BBM. Tetapi kenyataannya?" katanya.

"Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM menambah beban masyarakat. Kenaikan BBM ini sifatnya multi effect, yang tentu akan mempengaruhi harga komiditas," jelas Baso.

Ketua BEM Fakultas Kedokteran Unismuh, Muhammad Risqullah Ammar, mengatakan kenaikan harga BBM menjadi pukulan telak bagi masyarakat saat ekonomi belum bangkit sepenuhnya.

Potensi angka kemiskinan dan kriminalitas di masyarakat akan tumbuh pesat pasca keputusan ini berlaku.

"Pemerintah perlu mengambil sikap yang tanggap dan tepat atas kebijakan ini dengan segala dampak yang terjadi. Mulai dari inflasi, kenaikan harga barang pokok, meningkatnya angka kemiskinan bahkan kriminalitas," tambahnya.

Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Makassar, Supianto mengatakan naiknya harga BBM menjadi bukti tidak keberpihakan Presiden Jokowi dengan rakyatnya.

"Kenaikan BBM yang diumumkan rezim Jokowi-Ma'ruf semakin memperjelas keberpihakannya yang anti rakyat," katanya.

Ia menilai, kebijakan Jokowi tersebut akibat imperialisme yang menggerogoti tubuh pmerintahan saat ini.

"Kebijakannya yang terus menambah hutang dan mempermudah investasi asing adalah bentuk pelayanan terbaiknya pada tuannya, imperialisme yang sedang mengalami krisis over kapital," tambahnya.

Kenaikan harga BBM, kata Ijul sapaan akrabnya, membuat masyarakat semakin kesulitan membeli bahan pokok.

“FMN Cabang Makassar menyatakan dengan tegas menolak kebijakan naiknya BBM," ujarnya.

HL Tribun Timur edisi Senin (5/9/2022). (*)