Ketua Komisi A DPRD Sulsel Tegas Tolak Kenaikan Harga BBM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Syafiuddin Patahuddin turut menyoroti kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Andi Syafiuddin Patahuddin yang juga anggota Fraksi PKS DPRD Sulsel itu menyatakan secara tegas menolak kenaikan harga BBM.

"Sikap kami Fraksi PKS DPRD Provinsi sejalan dengan DPR RI dan kabupaten kota menolak tegas kenaikan harga BBM," katanya saat dikonfirmasi, Minggu (4/9/2022).

Menurutnya, kenaikan harga BBM sangat berpengaruh ke semua sektor kehidupan masyarakat.

Mulai dari kebutuhan ibu rumah tangga, bisnis, pariwisata, pertanian, perkebunan, kelautan, jasa, transportasi dan hal lain.

Kenaikan harga BBM, kata dia, akan membuat biaya manufaktur dan proses produksi serta produknya akan meningkat.

Selain itu, lanjut dia, biaya distribusi dan transportasi juga akan naik.

"Sehingga harga barang atau jasa tiba di konsumen akan naik," katanya.

Menurut Andi Syafiuddin Patahuddin, kondisi tersebut akan berdampak besar pada kondisi masyarakat.

Apalagi kondisi masyarakat saat ini belum pulih secara ekonomi dari Covid-19. 

"Itulah kenapa kami dari partai PKS menentang dengan tegas kenaikan harga BBM," ujarnya.

Senada dengan Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid yang menyebutkan kenaikan harga BBM cenderung tidak memihak pada kepentingan rakyat.

"Kenaikan BBM ini sebaiknya dibatalkan karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya," kata Amri Arsyid kepada Tribun-Timur.com, Minggu (4/9/2022) pagi.

Ia menyebutkan kenaikan harga BBM akan berpengaruh pada kenaikan harga.

Seperti biaya angkut dan biaya produksi terutama bahan bakar mesin skala industri kecil menengah